TEMPO.CO, Jakarta - Beras yang statusnya sebagai bahan pangan ternyata bisa menimbulkan perdebatan juga di antara masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan jika beras hasil panen petani Indonesia sudah berlimpah dan tidak kalah kualitasnya, sehingga tidak perlu lagi melakukan kegiatan impor beras. Namun di sisi pemerintah, beberapa mendukung kegiatan importisasi ini dengan tujuan menjadikannya cadangan atau membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak luar.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan jika tidak akan ada impor beras saat panen raya berlangsung. Namun ia juga menambahkan agar harga di pasar tetap stabil kegiatan importasi tetap dilakukan sebagai mekanisme untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) tetap di angka 1 juta ton.
Lalu baru-baru ini Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menyatakan penolakannya terhadap rencana impor beras 1 ton oleh pemerintah lewat cuitannya di akun twitter miliknya dengan meminta Perusahaan Umum Bulog tidak membuka keran impor.
"Pak Buwas (Direktur Utama Bulog Budi Waseso), panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor ...please fight Pak," katanya melalui akun Twitter @susipudjiastuti, Kamis, 18 Maret.
Tidak hanya Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah melakukan kegiatan impor beras 1 juta ton tersebut. Menurutnya, rencana tersebut akan mengancam kesejahteraan petani petani Jawa Barat karena produksi beras di Jawa Barat pada Maret dan April mendatang dipastikan surplus dan sebentar lagi akan memasuki panen raya.
Baca: Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras Hingga Mei
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengungkapkan penolakan terhadap impor beras, dan mengkiritisi Mendag Lutfi. "Memaksakan impor beras secara sepihak tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama ini mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," katanya, 24 Maret 2021.
Rencana impor beras sebesar 1 juta ton yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto tersebut nantinya akan dialokasikan untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rencana impor beras dari negara tetangga diperhitungkan dengan matang sebab petani butuh perhatian agar hasil panennya bisa terbeli dengan alasan biaya produksi yang tidak murah. Ganjar juga mengusulkan agar rencana tersebut dijelaskan secara rinci terlebih dulu agar tidak mengguncang situasi pada saat panen tiba.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan penolakan terhadap rencana impor beras tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada tanggal 18 Maret 2021 lalu, ia mengatakan jika rencana impor beras sebanyak 1 juta ton masih sebuah wacana.
TEGUH ARIF ROMADHON
