KPPU akan membuka data lengkap yang berisi temuan lembaga terkait rangkap jabatan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah dalam pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini, data tersebut belum dipublikasikan lantaran bersifat rahasia.
“Karena bersifat rahasia, KPPU baru bisa buka dalam pertemuan dengan Kementerian BUMN jika Kementerian menginginkannya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur saat dihubungi pada Rabu, 24 Maret 2021.
KPPU sebelumnya mengungkapkan sebanyak 62 direksi dan komisaris BUMN di tiga klaster yang meliputi klaster keuangan, konstruksi, dan pertambangan memiliki jabatan ganda di perusahaan swasta. KPPU meminta Erick Thohir mencabut peraturan yang membuka peluang pejabat perusahaan negara mengampu jabatan rangkap di entitas non-BUMN karena berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Menurut Deswin, surat rekomendasi KPPU telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian BUMN. Lembaga pun masih menunggu tanggapan formal dari Kementerian terkait temuannya.
Sementara itu, Kementerian BUMN mengaku belum mengantongi surat dari KPPU terkait masalah rangkap jabatan. Staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, berharap ada komunikasi langsung antara lembaga dan kementeriannya. “Kami harap KPPU bisa memberikan informasi yang langsung disampaikan ke kami sehingga bisa langsung klarifikasi,” ujar Arya.
CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY
Baca juga: Soal 62 Bos BUMN Rangkap Jabatan, KPPU Akan Buka Saat Bertemu Erick Thohir
