Sri Mulyani: Pembiayaan Dilakukan Secara Pruden dan Terukur

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto atau PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan PEN. Defisit yang lebih kecil dari tahun 2020, kata dia, merupakan sinyal kebijakan ekspansif namun konsolidatif yang mulai dilakukan pemerintah.

    Dia menuturkan realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 273,02 triliun atau 27,1 persen target APBN 2021. "Pembiayaan APBN berjalan on track, bersifat antisipatif serta dilaksanakan secara pruden dan terukur dalam mendukung pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

    Baca Juga: Kemenkeu: Hingga 17 Maret, Realisasi Anggaran PEN 2021 Rp 76,59 T

    Menurutnya perkembangan pasar keuangan dan kenaikan tingkat imbal hasil (yield) diantisipasi dengan penyesuaian strategi, antara lain penurunan target lelang Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pergeseran penerbitan SBN valas di semester satu, optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan pemanfaatan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai standby buyer yang sangat berperan dalam efisiensi biaya penerbitan utang PemerintahSampai dengan 17 Maret 2021, kontribusi BI berdasarkan SKB I mencapai Rp 73,88 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 45,18 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) sebesar Rp 28,70 triliun.

    Dalam meningkatkan kemandirian pembiayaan serta untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk membangun negeri, kata dia, pemerintah telah menerbitkan SBN Ritel seri ORI019 dan SR014 secara berturut-turut sejak awal tahun 2021. Meski diterbitkan di masa pandemi, kedua seri ini mampu menarik minat yang cukup tinggi dari masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial yang selalu menjadi investor dominan sehingga Pemerintah perlu melakukan penambahan kuota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.