TEMPO.Co, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan tidak ada silang pendapat antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Perusahaan Umum Bulog soal wacana impor beras 1,5 juta ton. Menurut Lutfi, pemerintah saat ini belum menyatakan adanya kekurangan stok beras di gudang sehingga keran impor pun belum dibuka.
“Saya ulangi ya, pokoknya kita tidak pernah bilang bahwa kita ini lebih atau kurang,” ujar Lutfi dalam diskusi virtual pada Jumat, 19 Maret 2021.
Sebaliknya, Lutfi mengatakan pemerintah hanya membahas bahwa Bulog harus memiliki iron stock atau cadangan beras agar tetap terjaga dalam kondisi darurat. Menurut aturan, kata dia, Bulog kudu memiliki stok sebanyak 1-1,5 juta ton per tahun.
Mekanisme impor pun berlaku dinamis. Saat stok di Bulog menipis dan ketersediaan dalam negeri tak mencukupi kebutuhan pangan pokok, pemerintah baru akan membuka izin impor. Meski demikian, Lutfi tak menampik pemerintah sudah menggelar rapat koordinasi terbatas atau rakortas untuk membahas mekanisme impor tersebut.
“Kalau ada perbedaan, tanya sama saya. Jangan salahkan Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Menteri Pertanian, jangan salahkan Bulog. Saya yang tanggung jawab, saya yang minta rakortas untuk bahas stok beras,” kata Lutfi.
Kementerian Perdagangan mencatat total stok beras di gudang Bulog sebanyak 800 ribu ton. Dari total sisa stok Bulog yang ada saat ini, 300 ribu ton di antaranya merupakan stok 2018 yang sudah mengalami penurunan kualitas mutu. “Itu berarti stok Bulog mungkin tidak mencapai 500 ribu. Ini stok paling rendah yang ada dalam sejarah Bulog,” kata Lutfi.
