TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertanyakan rencana pemerintah pusat mengimpor beras saat ini berbarengan dengan masuknya musim panen raya. "Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja," katanya, di Semarang, Senin, 8 Maret 2021.
Selain alasan darurat bencana, Ganjar menyatakan impor beras dimungkinkan jika memang ada kebutuhan khusus dari daerah tertentu. "Silakan, tapi harus dijelaskan secara detil agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," ucapnya.
Pernyataan Ganjar menanggapi rencana pemerintah pusat mengimpor 1 juta ton beras pada awal tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto sebelumnya mengungkapkan impor beras sebesar 1 juta ton tersebut dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Bulog.
Airlangga sebelumnya menjelaskan, impor perlu dilakukan agar bisa menjaga stok beras di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan terjadinya bencana di beberapa tempat belakangan ini. Hal-hal tersebut dinilai mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.
Lebih jauh Ganjar meminta pemerintah pusat menjelaskan dengan detail latar belakang kebutuhan impor beras tersebut. "Sebaiknya diperhitungkan dengan matang karena ini petani kita mulai panen, petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli karena ongkos produksinya tidak murah," ucapnya.
Pada musim panen ini, kata Ganjar Pranowo, produksi beras di Indonesia dipastikan surplus. Berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan surplus 1 juta ton beras.
"Iya kira-kira begitu (surplus beras, red). Kemarin dinas kita sudah menghitung, kalau dari sisi kebutuhan, kita bisa surplus satu jutaan (ton)," tutur Ganjar.
ANTARA
Baca: Alasan Pemerintah Impor Beras Saat Produksi Diproyeksi Naik
