TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menjelaskan pemberian alokasi impor beras pada Perum Bulog tahun ini dilakukan sebagai antisipasi atas pandemi yang berkepanjangan. Importasi pun dilakukan untuk memastikan pemerintah bisa terus menyalurkan beras ketika ada gangguan pasokan dari produksi di dalam negeri.
“Sebagaimana diketahui kita masih di situasi pandemi. Dari FAO sendiri ada potensi krisis pangan dan semua negara harus menjaga ketersediaan. Pasar pangan juga jarang, jadi kita harus antisipasi. Jangan sampai nanti pasokan di luar tidak ada dan di sini juga tidak ada, kita harus siap-siap,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud kepada Bisnis.com, Minggu, 7 Maret 2021.
Musdhalifah mengatakan impor tetap akan dilakukan meski terdapat potensi produksi tahun ini akan naik. Dia menjelaskan potensi surplus beras yang dinikmati Indonesia tahun ini tidak terlalu besar dan berpeluang membuat pasokan ketat.
Di sisi lain, Musdhalifah mengemukakan stok cadangan yang dikelola Bulog telah berada di angka 1 juta ton atau berada di bawah volume minimal yang diamanatkan pemerintah untuk stabilitas pasokan. Karena itu, stok beras Bulog perlu ditambah di tengah berlanjutnya tugas penyaluran beras untuk mencegah munculnya spekulasi harga.
“Jadi ini bagian antisipasi. Selain itu hasil panen raya sekarang hanya bisa digunakan beberapa bulan, sampai akhir tahun kita harus antisipasi terus,” katanya.
Berkenaan dengan waktu realisasi impor, Musdhalifah mengatakan waktu pemasukan akan sepenuhnya diatur oleh Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan. Dia memastikan Bulog akan terus melakukan penyerapan guna mencegah turunnya harga beras di tingkat usaha tani.
