TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan nasional atau Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, menyebutkan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) berpeluang dibiayai menggunakan dana dari Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa,” kata Rudy dalam konferensi pers virtual perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa, 9 Februari 2021. "Itu bisa didalami lebih lanjut."
Rudy menjelaskan, rencana pembangunan ibu kota baru telah menarik minat investor baik dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di proyek yang berada di Kalimantan Timur itu. Minat para investor itu juga diyakini bakal tumbuh setelah pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kata Rudy, pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan mencapai sekitar Rp 500 triliun hingga 2024. Adapun untuk kebutuhan pembangunan perumahan diperkirakan butuh biaya sekitar Rp 330 triliun hingga 2045.
Sampai dengan tahun 2024, menurut Rudy, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan diperkirakan mencapai Rp 80 triliun karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke IKN.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, untuk meringankan beban APBN, ia mendorong swasta untuk berinvestasi di ibu kota negara. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan sewa misalnya untuk kebutuhan perkantoran dan perumahan.
