Pajak Pulsa Berlaku Hari Ini, Kemenkeu Tegaskan Harga Pulsa dkk Tak Terpengaruh

Pedagang menata nomor kartu perdana di gerai voucer pulsa di Bandung Electronic Center, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 30 Januari 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberlakukan aturan terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) kepada penyelenggara jasa telekomunikasi hingga distributor tingkat II (server) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana, token listrik mulai 1 Februari 2021. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Dengan kata lain, PPN dipungut bukan atas nilai token listriknya. Yang masih ada kesalahpahaman di masyarakat adalah bahwa PPN dikenakan atas seluruh nilai token listrik yang dijual oleh agen penjual.

Berikutnya adalah pemajakan terkait voucer. Prastowo menjelaskan, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual. Artinya PPN dikenakan bukan atas nilai voucer karena voucer merupakan alat pembayaran setara dengan uang yang tidak terutang PPN.

Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengatur jasa penjualan atau pemasaran voucer terutang PPN. Namun ada kesalahpahaman bahwa voucher terutang PPN.

Adapun terkait pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer, kata Prastowo, merupakan pajak dimuka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Dengan begitu, menurut dia, aturan yang di antaranya mengatur pajak pulsa itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer.

BISNIS

Baca: Pajak Pulsa Diterapkan per 1 Februari, Bagaimana Dampak ke Operator Seluler?






Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

3 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

1 hari lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

2 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

2 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

2 hari lalu

Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi pembayaran pajak tanah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).


PM Sunak Pecat Menteri Zahawi, Buntut Kasus Pelanggaran Pajak

2 hari lalu

PM Sunak Pecat Menteri Zahawi, Buntut Kasus Pelanggaran Pajak

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memecat ketua Partai Konservatif Nadhim Zahawi dari pemerintahan karena masalah pembayaran pajak


Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

3 hari lalu

Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri.


Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

4 hari lalu

Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

Kemenkeu menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp 15 triliun.


Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

5 hari lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Pedagang Bakso Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

5 hari lalu

Pedagang Bakso Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.