Pajak Pulsa Diterapkan per 1 Februari, Bagaimana Dampak ke Operator Seluler?

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah operator telekomunikasi menanggapi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, kartu perdana dan voucer per 1 Februari 2021 mendatang. 

Group Head Corporate Communications PT XL Axiata Tbk. Tri Wahyuningsih mengatakan perseroan tengah mempelajari kebijakan yang akan ditetapkan pada 1 Februari 2021.

“Kami masih mempelajari aturan atau beleid baru yang disampaikan Kementerian Keuangan tersebut, sehingga untuk saat ini kami belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh,” ujar Tri, Jumat, 29 Januari 2021.

Hal senada disampaikan oleh Adrian Prasanto, VP Head of Strategic Communication Management Indosat Ooredoo. Ia mengaku pihaknya masih mengkaji peraturan tersebut termasuk dampaknya kepada stakeholder.

Yang pasti, kata Adrian, Indosat senantiasa menggunakan strategi yang dinamis serta adaptif dengan kondisi pasar untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. “Kami juga berkomitmen untuk mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan operasi bisnis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph memperkirakan industri telekomunikasi hanya akan terpengaruh sebentar akibat penerapan kebijakan ini. “Suatu saat akan seimbang lagi, (semua akan terbiasa) sekitar 3 - 6 bulan,” ujarnya ketika dihubungi.






Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

1 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada sejumlah tantangan yang harus pengusaha Indonesia hadapi memasuki tahun 2023.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

3 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

4 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

4 hari lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

4 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

5 hari lalu

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

5 hari lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

5 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.