Kapal Bakamla di Lokasi Pencarian Sriwijaya Air Giring Kapal Cina Keluar dari RI

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI kembali menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam karena dicurigai melakukan penangkapan ikan ilegal di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu, 12 Desember 2020. Foto/Dok.Bakamla

    Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI kembali menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam karena dicurigai melakukan penangkapan ikan ilegal di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu, 12 Desember 2020. Foto/Dok.Bakamla

    “Kapal survei Cina terdeteksi berada pada jarak 40 nautical mil dengan kecepatan 9 knots dan arah haluan ke selatan,” ucapnya.

    Sekitar pukul 20.00 WIB, Kapal Xiang Yang Hong 03 terdeteksi pada jarak 10 nautical mil dari kapal Bakamla. KN Pulau Nipah kemudian menjalin komunikasi melalui radio marine band dengan kapal Cina dan memperoleh respons.

    Berdasarkan hasil komunikasi, dapat kapal ini berangkat dari Cina menuju Samudera Hindia dan melewati perairan Indonesia menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai UNCLOS. Dari keterangan yang dihimpun, AIS tidak terdeteksi karena terjadi kerusakan pada sistem tersebut.

    “Sesuai Permenhub, bila AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) atau Stasiun Vesstel Traffic Service (VTS) serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) kapal yang nantinya dilaporkan kepada Syahbandar,” katanya.

    KN Pulau Nipah, kata Kahumas Bakamla itu, kemudian menggiring kapal Cina hingga keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). “Sekitar pukul 21.00 WIB, setelah diamati kapal sasaran telah keluar dari ZEEI, KN Pulau Nipah putar arah kembali ke daerah operasi SAR,” ucap Wisnu.

    Baca: Bakamla Terjunkan 3 Kapal untuk Cari Sriwijaya Air di Pulau Lancang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.