TEMPO.CO, Pontianak - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan skema kawasan konservasi perairan lepas pantai atau offshore marine protected areas. Kawasan lepas pantai mempunyai potensi keanekaragaman hayati, sehingga tata kelolanya perlu diatur secara khusus.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhamad Firdaus Agung Kunto Kurniawan, menjelaskan, potensi laut lepas mendukung pengembangan ekonomi biru, khususnya penangkapan ikan terukur.
"Kemudian, dia juga bisa menjaga dan melindungi sistem oseanografi secara keseluruhan, dan itu pasti akan mendukung lima inisiatif penerapan ekonomi biru,” ujar Firdaus dalam konferensi nasional ke-11 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut, dan Pulau-pulau Kecil di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 28 November 2023.
Konferensi itu didukung oleh Konservasi Indonesia dan mitra pemerintah lainnya, untuk mendukung program Indonesia dalam target perluasan kawasan konservasi hingga 30 persen sampai dengan 2045 yang dikenal dengan istilah MPA Vision 30x45.
Target tersebut rencananya akan diterapkan dengan tiga tujuan yakni perlindungan keanekaragaman hayati laut, perikanan berkelanjutan yang utamanya terletak di perairan lepas pantai, serta karbon biru.
Pembentukan kawasan konservasi lepas pantai dipastikan sejalan dengan upaya untuk melakukan
pemanfaatan dan konservasi sumber daya ikan secara mandiri di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEI), seperti diatur dalam UU 5/1983 tentang ZEEI, dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
Dalam konferensi ini, dikenalkan konsep kawasan konservasi skala besar dengan kelayakan teknis yang masih dikaji. Dia mengatakan, beberapa negara besar telah menggunakan dan mengaplikasikannya di atas 12 mil wilayah ZEE.
Sedangkan untuk Indonesia, di beberapa penelitian awal ditemukan salah satu potensinya di wilayah barat Sumatra dan selatan Jawa sebagai kawasan EBSA (ecologically and biologically significant areas) yang luasnya sekitar 60 juta hektare.
“Kelayakan teknis, legal, administrasinya memang masih perlu dikaji. Tapi yang pasti, mulai hari ini kita sudah mengenalkan satu diskusi bagaimana kita menjaga wilayah-wilayah yang punya kerentanan dari sisi keanekaragaman hayati, ekonomi, dan geopolitik,” imbuh Firdaus.
Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw, menambahkan, selain dapat melindungi sumber daya ikan pelagis, konservasi perairan skala besar juga dikembangkan untuk melindungi spesies laut yang terancam punah, termasuk penyu dan mamalia laut, seperti paus dan lumba-lumba yang bermigrasi dan memiliki mobilitas tinggi.
KKP Lepas Pantai sering juga disebut dengan Konservasi Laut Dalam (Blue Water MPA), Konservasi Untuk Tujuan Perikanan (Fisheries MPA), atau Konservasi Skala Besar (Large-scale fisheries).
Selanjutnya: “Tidak hanya itu, KKP lepas pantai pun..."
