Menhub: Domisili Korban Sriwijaya Air SJ 182 dari 24 Kabupaten dan Kota

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono di Jakarta International Container Terminal atau JICT 2, Jakarta Utara, Ahad, 10 Januari 2021. Tempo/M YUSUF MANURUNG

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono di Jakarta International Container Terminal atau JICT 2, Jakarta Utara, Ahad, 10 Januari 2021. Tempo/M YUSUF MANURUNG

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah memaksimalkan pencarian dan penanganan jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

    "Tadi kami telah mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk menyampaikan upaya pemerintah memaksimalkan pencarian dan selanjutnya akan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban. Harapannya pertemuan itu memberikan rasa aman dan kepastian bagi keluarga korban bahwa mereka mendapatkan layanan yang baik," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 11 Januari 2021.

    Baca Juga: Panglima TNI: Titik Sriwijaya Air Jatuh Ditemukan, Potongan Besar Bakal Diangkat

    Budi menjelaskan domisili korban dari SJ 182 bukan hanya berasal dari Jakarta dan Pontianak, namun dari 24 Kabupaten/Kota seperti Bandung, Jawa Tengah, Bangka, dan lainnya.

    Mereka berharap segera mendapatkan kepastian atas kondisi dari keluarganya yang merupakan penumpang dari pesawat Sriwijaya.

    “Saya sampaikan kepada Jasa Raharja dan Sriwijaya Air untuk memberikan layanan yang baik, termasuk ada permintaan dari keluarga korban agar korban dapat dimakamkan di asal kota masing-masing,” katanya.

    Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa pemerintah akan fokus dalam proses pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh tim gabungan.

    “Upaya kita konsentrasikan pada pencarian korban, karena para keluarga sudah menunggu kepastian. Dan juga supaya penanganan selanjutnya, yaitu pemberian santunan bisa dilakukan,” jelas Budi Karya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.