Rudy yakin IKN dapat menjadi sarana untuk menyerap tenaga kerja, penanganan ekonomi dan kesehatan akan selalu berjalan seimbang. "Intinya bisa lebih terkontrol. Ini yang jadi proriotas utama, kita arahkan kesehatan dan ekonomi harus berjalan seimbang," ucapnya.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan ground breaking pembangunan IKN memang sempat diwacanakan terjadi pada Agustus 2020. Namun, karena pandemi Covid-19, rencana tersebut diundur kembali ke proyeksi awal yakni pada semester I tahun 2021.
Dengan pergeseran ini, kata Rudy, pada akhir 2024 nanti presiden tetap sudah bisa berkantor di ibu kota negara. Apalagi, RUU IKN untuk menjadi Undang Undang diharapkan paling lama rampung enam bulan ke depan. Sembari menyelesaikan RUU, pembangunan IKN akan dilakukan secara beriringan. "Itu masih dalam koridor waktu yang direncanakan."
Rudy memastikan pendanaan IKN nantinya hanya 20 persen berasal dari anggaran pemerintah pusat atau APBN. Sebagian besar pendanaan akan dilakukan swasta ataupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau bisa juga dilakukan dengan BUMN.
"Kita sudah pilah-pilah juga mana yang bisa dikerjakan investor lokal atau dengan investor luar negeri, karena banyak investor yang tertarik membangun IKB, karena kasus pandemi kita akan lihat waktu pelaksanaan seperti apa," ucap Rudy.
BISNIS
Baca: Pembebasan Lahan Bendungan Ibu Kota Baru Ditargetkan Selesai di Tahun Depan
