TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu dini hari, 25 November 2020 atas dugaan korupsi ekspor benih lobster. Selama memimpin KKP, Edhy beberapa kali menyoroti kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Yang terbaru, Edhy Prabowo mengkritik kebijakan Susi Pudjiastuti saat duduk di pemerintahan lima tahun lalu. Edhy menilai kebijakan kementerian sebelumnya membuat para pelaku industri kelautan dan perikanan berhenti.
"Kalau kita lihat lima tahun lalu bagaimana industriawan kita di sektor ini berhenti hanya karena beberapa kebijakan yang mengadu, dihadapkan antara sustainability, keberlangsungan dengan prosperity (kesejahteraan)," ujar Edhy dalam webinar, Kamis pekan lalu, 19 November 2020.
Padahal, menurut Edhy, bila dilihat secara bijak, dua kutub yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan bisa berjalan bersama-sama. Syaratnya, semua pihak tekun menganalisis peluang tersebut.
"Kalau kita melihat secara bijak, untuk apa kita bicara sustainability saja kalau prosperity tidak kita dapat? Sebaliknya, untuk apa kita mengejar prosperity kalau sustainability kita abaikan?" ujar Edhy Prabowo.
Ia lalu mencontohkan sejumlah kasus ketika orang mau membuka tambak selalu dihadapkan oleh perkara lahan dan keberlanjutan tanaman bakau. Padahal untuk menyejahterakan dan memberi pemasukan bagi rakyat, tidak perlu berhektare-hektare lahan. "Sementara kita lihat di lapangan banyak masyarakat yang memiliki tambak lebih dari 2 hektare di luar jawa, tapi produktifitasnya tidak lebih dari 1 ton," kata Edhy.
