TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp 383,01 triliun atau 55,1 persen dari pagu pada pekan kedua November 2020. Secara keseluruhan pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun dalam program tersebut.
Sri Mulyani menyebutkan pembiayaan korporasi tercatat paling minim menyerap anggaran. Klaster ini baru menyerap 3,2 persen dari pagu penyesuaian atau Rp 2 triliun dari Rp 62,22 triliun. Realisasi ini diserap guna penjaminan korporasi Rp 945 juta dan klaim loss limit Rp 2 triliun.
“Sekarang situasi yang dihadapi adalah bank harus melakukan restrukturisasi sehingga untuk meminjamkan kembali akan membutuhkan extra effort sementara perusahaan juga karena pinjamannya belum lancar juga akan sulit,” kata Sri Mulyani, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat, 13 November 2020.
Program pemulihan ekonomi nasional atau PEN terdiri atas 6 klaster besar. Keenam klaster itu meliputi kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Pada klaster kesehatan, kata Menkeu, terjadi penyesuaian pagu menjadi Rp 97,26 triliun. Pagu ini termasuk SiLPA earmark untuk vaksin sebesar Rp 29,23 triliun. Dengan penyesuaian pagu tersebut, realisasi PEN pada sektor kesehatan Rp 34,07 triliun atau 35 persen.
Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial telah mencapai 77,3 persen atau Rp 181,11 triliun dari pagu penyesuaian Rp 234,33 triliun. Klaster perlindungan sosial disebar ke dalam sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan yang mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako 19,4 juta KPM, bantuan sosial tunai 9 juta KPM, bantuan sosial sembako hampir 2 juta KPM di Jabodetabek dan 9,2 juta di non-Jabodetabek, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
