Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan
Sebab, masalah investasi di Indonesia selama ini yang disorot Bank Dunia, justru karena terlalu banyak aturan. "Selama 2015 sampai 2018, ada lebih dari 6.300 peraturan menteri," kata Bhima mengutip laporan Bank Dunia.
Tapi Widodo punya argumen lain. Omnibus Law justru akan memangkas ribuan peraturan menteri ini karena akan diatur di level PP saja. Bahkan, ke depan akan ada PP yang mengatur secara gabungan, antara satu bidang dengan bidang lainnya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
57 menit lalu
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 jam lalu
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
2 jam lalu
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
2 jam lalu
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
3 jam lalu
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.
Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional
3 jam lalu
Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.
Lengser Tahun Ini, Jokowi dan Lee Hsien Loong Jembatani Keberlanjutan Kerja Sama RI-Singapura
4 jam lalu
Lengser Tahun Ini, Jokowi dan Lee Hsien Loong Jembatani Keberlanjutan Kerja Sama RI-Singapura
Jokowi dan Lee Hsien Loong akan menelaah balik 10 tahun kerja sama yang sudah dilakukan sambil menyatakan komitmen kerja sama.
Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung
4 jam lalu
Respons Internal Partai Golkar Soal Peluang Jokowi dan Gibran Bergabung
Airlangga menuturkan Partai Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa.
Jokowi Siapkan 'Karpet Merah' untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
5 jam lalu
Jokowi Siapkan 'Karpet Merah' untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025, termasuk makan siang gratis, itu dapat dieksekusi setelah Prabowo-Gibran dilantik Oktober.
Jokowi dan Menlu Singapura Bahas Rencana Lawatan PM Lee ke Indonesia
7 jam lalu
Jokowi dan Menlu Singapura Bahas Rencana Lawatan PM Lee ke Indonesia
Kunjungan PM Singapura Lee Hsien Loong untuk bertemu Presiden Jokowi diagendakan digelar pada Senin, 29 April 2024, di Istana Bogor.