Omnibus Law UU Cipta Kerja Diprediksi Lahirkan 37 PP dan 5 Perpres

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A


    Sebab, masalah investasi di Indonesia selama ini yang disorot Bank Dunia, justru karena terlalu banyak aturan. "Selama 2015 sampai 2018, ada lebih dari 6.300 peraturan menteri," kata Bhima mengutip laporan Bank Dunia.

    Tapi Widodo punya argumen lain. Omnibus Law justru akan memangkas ribuan peraturan menteri ini karena akan diatur di level PP saja. Bahkan, ke depan akan ada PP yang mengatur secara gabungan, antara satu bidang dengan bidang lainnya.

    FAJAR PEBRIANTO

    Baca juga: KSPI Tolak Hadiri Undangan Kemenaker Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips untuk menjaga anak sekolah daring saat Covid-19

    Belajar secara daring dari rumah di masa pandemi Covid-19 menjungkirbalikkan keseharian anak-anak.