Omnibus Law UU Cipta Kerja Diprediksi Lahirkan 37 PP dan 5 Perpres

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memiliki waktu paling lambat tiga bulan untuk menerbitkan aturan turunan setelah Omnibus Law UU Cipta Kerja
    resmi berlaku. Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR Widodo mengatakan sudah ada perkiraan bahwa Omnibus Law ini akan melahirkan 42 aturan turunan.

    "PP (Peraturan Pemerintahnya) ada 37 dan informasinya ada 5 Perpres (Peraturan Presiden)," kata Widodo dalam dalam acara Kovid Psikologi secara virtual pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Omnibus Law pada 5 Oktober dan menyerahkannya ke presiden pada 14 Oktober 2020. Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya waktu 30 hari sejak paripurna, untuk meneken Omnibus Law, sehingga resmi berlaku.

    Widodo lalu mengatakan bahwa pembentukan peraturan pelaksana ini harus dikonsultasikan kepada DPR. Konsultasi dilakukan melalui alat kelengkapan di bidang legislasi.

    Selanjutnya, pemerintah pusat wajib melaporkan kepada DPR dan DPD melalui alat kelengkapan di bidang legislasi terkait pelaksanaan Omnibus Law. Laporan harus disampaikan dalam jangka waktu 1 tahun (post legislative scrutiny).

    Dalam acara ini, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira sempat melontarkan kritik karena Omnibus Law justru akan melahirkan banyak aturan baru. Kondisi ini dinilai kontradiktif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Cuitan Penyebab Polisi Mengira Syahganda Dalang Demo UU Cipta Kerja

    Polisi menangkap Syahganda Nainggolan sebagai dalang kerusuhan UU Cipta Kerja.