TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengundang 33 orang dari berbagai kalangan dalam acara sosialisasi UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020. Salah satu yang ikut diundang adalah Hasan Nasbi dari lembaga konsultan politik Cyrus Network.
"Kami hanya sosialisasi saja, tidak lebih tidak kurang," kata Raden Pardede dari tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat dihubungi Tempo mengenai hal ini di Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Cyrus merupakan salah satu konsultan politik pemenangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Saat itu, sebagian besar aktivis Teman Ahok, sebuah kelompok relawan pendukung, juga berasal dari konsultan ini.
Adapun peserta lain yang diundang dalam sosialisasi ini yaitu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), pakar hukum tata negara, pengusaha, sampai JP Morgan. Selain itu, ada beberapa akademisi.
Mulai dari Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, hingga Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri.
Dalam sosialisasi ini, ketiga akademisi tersebut menyampaikan pandangan masing-masing atas UU Cipta Kerja tersebut. Satu hal yang sama, ketiga akademisi ini kompak menyinggung soal lemahnya komunikasi pemerintah dalam Omnibus Law, yang kemudian menyulut penolakan yang masif di publik.
Raden menampung masukan ini dan mengatakan akan melakukan penguatan komunikasi publik ke depannya. "Bahkan melibatkan para akademisi, ikut dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) nya," kata dia.
Tempo telah mengkonfirmasi undangan ini kepada Hasan Nasbi. Namun hingga berita ini diunggah, nomor kontaknya belum bisa menerima panggilan.
Baca: Kewajiban 30 Persen Hutan Hilang di Omnibus Law, Menteri LHK: Justru Lebih Ketat
