TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan biaya logistik nasional bisa ditekan menjadi 17 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB melalui penerapan Ekosistem Logistik Nasional. Saat ini biaya logistik di Tanah Air masih berada di kisaran 23,5 persen dari PDB.
“Dengan membentuk NLE (National Logistic Ecosystem, diharapkan bisa menurunkan biaya logistik kita yang 23,5 persen dari PDB menjadi 17 persen,” ujar dia dalam koferensi video, Kamis, 24 September 2020.
Sri Mulyani mengatakan pemangkasan biaya 5-6 persen dari PDB itu akan disumbang dari penyederhanaan semua proses logistik dari hulu sampai ke hilir dengan menyederhanakan proses, menghilangkan repetisi, serta mempermudah pelaku usaha dalam sistem logistik.
Beberapa bentuk penyederhanaan misalnya dengan menerapkan sistem penebusan delivery order dan persetujuan pengeluaran petikemas secara online dan dilakukan nonstop. Sebelumnya, proses tersebut dilakukan manual dengan jam pelayanan terbatas. Langkah ini diperkirakan memberikan efisiensi biaya Rp 402 miliar per tahun dan efisiensi waktur 91 persen.
Selanjutnya, sistem e-trucking atau sistem pemesanan truk melalui sistem pemesanan berbasis web yang akan menggantikan sistem pemesanan manual, selain akan memberikan dampak transparansi, juga akan menekan biaya hingga Rp 975 miliar per tahun, serta terjadi waktu 50 persen.
Langkah lainnya adalah penyampaian dokumen clearance dan pemeriksaan barang bea cukai-karantina juga akan didukung dengan sistem single submission dan joint inspection, sehingga bisa terjadi efisiensi biaya RP 85 triliun dan waktu 35-56 persen. Serta sistem pemberitahuan tunggal pada sistem pengangkutan juga diperkirakan bakal menimbulkan efisiensi Rp 60 miliar dan efisiensi waktu 74 persen.