Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Bakal Dihapus, Hitungan Besar Iuran jadi Sorotan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan akan risiko penentuan besar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan saat kelas rawat inap dihapuskan pada tahun 2022 mendatang. Saat itu hanya ada satu kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan.

    Dengan penerapan Undang-undang Nol 40 Tahun 2004 tersebut, kata Timboel, akan dua pengaruh besar yakni peningkatan kualitas jaminan sosial dan risiko penurunan perolehan iuran. Ia menyebutkan wacana penerapan kelas standar yang belakangan kembali mencuat ini akan segera diujicobakan pada tahun 2021 harus diperhatikan secara seksama.

    Timboel menjelaskan bahwa saat kelas standar berlaku, seluruh peserta akan memperoleh manfaat dengan batasan yang sama. Peserta yang menginginkan manfaat lebih pun dapat menggabungkannya dengan asuransi lain yang dimiliki atau menambah biaya perawatannya sendiri.

    Hingga saat ini belum terdapat kejelasan berapa besaran iuran dari kelas standar JKN tersebut yang akan memengaruhi cakupan manfaatnya. Namun, Timboel berasumsi bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan itu akan berada di atas iuran Kelas III, yakni Rp 42.000 dan berada di bawah Kelas II yang saat ini senilai Rp 100.000.

    Menurut dia, hitungan besar iuran harus dikaji oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan dikaitkan dengan INA-CBG's. "Kalau ditanya berapa kami juga belum tahu, tapi yang pasti enggak mungkin semua di angka Rp 150.000 (iuran Kelas I) dan Rp 42.000. Kemungkinannya iuran Kelas III akan naik," ujar Timboel.

    Dia menilai bahwa jika pemerintah menerapkan iuran standar senilai Rp 42.000, akan terdapat kendala finansial karena menurunnya pendapatan iuran dari peserta Kelas II dan I saat ini. Namun, jika besaran iurannya di atas Rp 42.000, terdapat risiko penolakan dari 21 juta peserta Kelas III.

    Selain iuran peserta mandiri, kebijakan kelas standar pun berlaku bagi peserta PPU. Meskipun pekerja segmen tersebut membayarkan iuran sesuai persentase upahnya, tetapi saat ini masih terdapat kategori kelas peserta PPU sesuai hasil akhir besaran iuran.

    Setelah kelas standar berlaku, maka seluruh pekerja dari level eksekutif hingga karyawan baru akan berada di satu kelas JKN yang sama. Menurut Timboel, hal tersebut rawan menimbulkan protes karena perusahaan akan merasa keberatan jika membayar iuran dalam jumlah besar tetapi manfaatnya mengalami 'penurunan'.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Cuitan Penyebab Polisi Mengira Syahganda Dalang Demo UU Cipta Kerja

    Polisi menangkap Syahganda Nainggolan sebagai dalang kerusuhan UU Cipta Kerja.