Lalu untuk mempermudah investasinya, diusulkan pula anggaran RDTR OSS (One Single Submission) senilai Rp 135 miliar sehingga total usulan anggaran untuk pengembangan Jabodetabekpunjur ini adalah Rp 240 miliar.
"Ini sudah dibahas dalam rapat antara menteri-menteri bidang perekonomian di Bali tiga minggu lalu, dimana kita sampaikan usulan tersebut dalam rangka PEN," ujar Himawan.
Program lainnya ialah untuk penambahan kekurangan tunjangan kinerja, PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kegiatan pendukung food estate dengan nilai Rp 1,079 triliun. Adapun, angka ini merupakan hasil bilateral meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas dan masih didiskusikan dalam rapat antar Kementerian/Lembaga.
Lalu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN senilai Rp 1 triliun. "Menteri Keuangan sebelumnya sudah menyampaikan akan mengalokasikan Rp 1 triliun untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN," kata Himawan.
Rapa kerja Komisi II yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi telah menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut dari Kementerian ATR/BPN. "Kemudian mengamanatkan kepada anggota Banggar di Komisi II DPR-RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan Badan Anggaran DPR RI," ucapnya.
Baca: BPN: Pengadaan Tanah Tol Solo - Yogyakarta Mulai Awal September
