TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan kebijakan membuka keran ekspor benih lobster di era kepemimpinannya memiliki dasar dan terukur. "Yang jelas apa yang kami lakukan bukan atas dasar ingin berbeda dengan kebijakan yang dulu," ujar dia dalam diskusi daring, Kamis malam, 16 Juli 2020.
Menurut Edhy, ia telah mendengar berbagai keluhan dari pelaku industri lobster sejak menjabat sebagai pimpinan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat. Namun kebijakan tersebut baru bisa ia ambil setelah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti pada periode kedua kabinet Presiden Joko Widodo.
"Kami baru bisa ketika dapat tugas dari Pak Presiden. Dan ini tugas dari Pak Presiden untuk segera menyelesaikan komunikasi yang buntu dari masyarakat nelayan," ujar Edhy.
Menteri Edhy juga mengaskan tidak bakal mundur dalam menerapkan aturan tersebut. Apalagi, ia mengklaim banyak didukung ahli, akademikus, hingga penggiat lingkungan. "Keputusan yang kami buat bukan atas dasar ketidaksukaan atau kepala pribadi."
Edhy pun berujar kebijakan tersebut tidak bakal mundur dan akan berjalan sesuai prosedur yang direncanakan meski diterpa berbagai kritik. Ia meyakini kritik tersebut bersifat membangun. Politikus Gerindra ini juga optimistis bahwa kebijakan yang diambilnya sudah tepat.
Kendati demikian, ke depannya, Edhy tak menutup peluang bahwa aturan tersebut bisa saja diubah dan direvisi. "Memang keputusan kami bukan kitab suci, bisa diubah dan direvisi. tapi percayalah kalau ke depan adalah untuk keperluan sebaik-baiknya masyarakat," ujar dia.
Selagi aturan ini masih berlaku, Edhy mengingatkan kepada para pelaku industri lobster agar tetap mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. "Jangan euphoria dan kemudian lalai terhadap kewajiban-kewajiban."
