Kabar Bank Mayapada Akan Diambil Cathay, Ini Kata Ekonom

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bank Mayapada. facebook.com

    Bank Mayapada. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta – PT Bank Mayapada International Tbk dikabarkan bakal diambil alih oleh kelompok usaha jasa keuangan asal Taiwan, Cathay Financial Holdings Co. Ltd. Menanggapi tren pembelian bank oleh asing, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan secara umum, Indonesia memang masih menjadi pasar besar di dunia.

    “Sejauh ini Indonesia dianggap marketnya masih bagus buat asing, meski (likuiditasnya) jelek. Kalau di luar negeri kan marketnya sudah berat. Jadi mereka (asing) lebih banyak berinvestasi ke negara berkembang,” tutur Aviliani saat dihubungi Tempo pada Senin, 13 Juli 2020.

    Aviliani menjelaskan, Indonesia merupakan negara dengan pasar keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Sedari dulu, sejumlah perusahaan dunia yang bergerak di sektor perbankan pun, seperti Korea dan Jepang, telah melirik market Tanah Air. Dia juga mencontohkan PT Bank Permata yang kemudian diakuisisi oleh Bangkok Bank.

    Kendati begitu, Aviliani menerangkan proses pembelian saham oleh asing tak bisa serta-merta langsung dilakukan. Sebab, pihak-pihak yang terlibat mesti melalui proses tawar-menawar dan due diligence untuk menyisir aset-aset mana yang potensial dan aset mana saja yang kering.

    Di samping itu, umumnya perusahaan asing akan membeli saham dengan nilai jumbo. “Mereka biasanya tidak mau menyuntik dana saja, tapi kepemilikan. Biasanya mayoritas,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Aviliani menjelaskan proses pembelian saham bisa berdampak positif bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya rush money atau kepanikan nasabah yang akan berakibat pada penarikan dana dalam jumlah besar. Sebab bila kondisi ini terjadi, likuiditas perbankan dapat terganggu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.