TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute Vunny Wijaya menyatakan pentingnya pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19. Terlebih saat memasuki era kenormalan baru atau new normal.
“Evaluasi ini sangat penting mengingat peranan ASN yang sangat krusial dalam melaksanakan pelayanan publik dan sebagai garda terdepan Indonesia dalam upaya mewujudkan berbagai program prioritas pembangunan yang kini sedang terguncang karena pandemi," kata Vunny melalui keterangan tertulis, Rabu 24 Juni 2020.
Selain evaluasi kinerja ASN dan mekanisme WFH, kata Vunny, kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan bagi yang harus bekerja di kantor, dan sederet peraturan atau kebijakan lainnya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini krusial mengingat budaya kerja ASN berubah begitu cepat dan berdampak pada pelayanan publik.
Pasalnya, pada saat penerapan WFH yang memanfaatkan sistem daring atau e-government, diketahui sejumlah permasalahan muncul. Terlebih tak semua pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui sistem daring di rumah.
Dari informasi yang diterima, kata Vunny, belum semua wilayah di Indonesia siap untuk melaksanakan kebijakan WFH ASN yang berbasis sistem daring. "Adanya sistem kerja internal berbasis elektronik seperti e-office dan sebagainya juga belum dipraktikkan merata lantaran ketimpangan akses listrik dan internet, serta keterbatasan lainnya," ucapnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya mengakui, seiring pemberlakuan WFH bagi ASN terdapat keluhan mengenai terganggunya pelayanan publik.
Keluhan paling banyak terkait pelayanan administrasi kependudukan dengan 153 laporan. Kemudian disusul pelayanan kelistrikan 116 laporan, perpajakan 40 laporan, perizinan 20 laporan keimigrasian 11 laporan, serta minyak dan gas 8 laporan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo sedang menyusun strategi untuk memangkas jumlah ASN yang tidak produktif dalam masa bekerja di rumah selama pandemi Covid-19. "Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat," kata Tjahjo, Sabtu, 20 Juni 2020.
Menurut Tjahjo, saat ini di Indonesia memang kelebihan ASN yang tidak diperlukan, tetapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan. "Too many, but not enough." Menurut politikus PDIP ini, perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan.
Untuk itu, Menpan RB terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mencari solusi merumuskan ulang sistem manajemen ASN sesuai dengan tatanan kenormalan baru. "Jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan," ujar Tjahjo Kumolo.
DEWI NURITA
