Menteri PUPR Tawarkan Proyek Bendungan ke Investor Turki

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 3 Juli 2018. Bendungan yang masih dalam proses penyeselesaian ini dapat mengairi areal persawahan seluas 7.000 hektare. Facebook.com/Agus Suparto/Istana Kepresidenan

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 3 Juli 2018. Bendungan yang masih dalam proses penyeselesaian ini dapat mengairi areal persawahan seluas 7.000 hektare. Facebook.com/Agus Suparto/Istana Kepresidenan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menawarkan proyek pembangunan bendungan kepada para kontraktor dan investor Turki.

    "Ini tentunya merupakan peluang bagi investor dan kontraktor Turki untuk turut berpartisipasi dalam proyek pembangunan bendungan di Indonesia," ujar Basuki dalam pertemuan daring Forum Bisnis Konstruksi Indonesia-Turki di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

    Menurut dia, selama lima tahun terakhir pemerintah Indonesia telah membangun 65 bendungan.

    "Pada lima tahun berikutnya kami akan membangun lebih dari lima bendungan," kata Basuki dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani.

    Sebelumnya Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto  menyebutkan hanya proyek infrastruktur sektor bendungan dan jembatan, serta perumahan yang belum 'pecah telur' atau belum mendapatkan pembiayaan dari skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Menurut dia, sektor proyek infrastruktur ini sebelumnya masih menggunakan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN dan Kementerian PUPR menjadi penanggung jawab kerja sama untuk proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan KPBU, mulai dari konektivitas jalan, hingga sanitasi dan air minum.

    Menurut dia, ada berbagai faktor yang membuat proyek seperti bendungan dan permukiman belum tersentuh pembiayaan KPBU, antara lain kesiapan dari investor serta risiko investasi.

    Eko menyatakan skema KPBU akan menempati porsi hingga 60 persen pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Tercatat ada 23 proyek infrastruktur di bawah PUPR untuk periode 2020-2024 dengan proyeksi total investasi melalui skema KPBU sebesar Rp 217,08 triliun.

    ANTARA
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.