Ada Produk Dibekukan OJK, Amankah Berinvestasi di Reksa Dana?

Reporter

Ilustrasi investasi. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Instrumen investasi reksa dana belakangan ini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Selasa lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensuspensi pembelian dan switching untuk 7 produk reksa dana kelolaan manajer investasi PT Sinarmas Asset Management atau Sinarmas AM.

Menurut Sinarmas AM, hal ini terjadi karena volatilitas harga obligasi dan mengetatnya likuiditas di pasar saat ini telah membuat perseroan kesulitan mencapai harga jual wajar.

Belum lagi, sejak tahun lalu, ada beberapa kasus dugaan gagal bayar investasi reksa dana. Misalnya saja kasus dugaan gagal bayar reksa dana Narada, Emco Asset Management, hingga Kresna Asset Management. Pada kasus Emco, produk reksa dana ditawarkan dengan imbal hasil tetap 10-10,5 persen dengan tenor tiga hingga dua belas bulan.

Lantas, amankah berinvestasi di reksa dana?

Perencana keuangan dari Finansia Consulting Eko Endarto mengatakan sampai saat ini reksa dana masih menjadi produk investasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, masih ada OJK sebagai regulator yang bertugas mengawasi dan mengatur instrumen investasi tersebut.

"Jadi minimum kalau ada apa-apa kita bisa bertanya ke mereka, berbeda dengan investasi forex di luar negeri atau di internet itu kan enggak jelas siapa regulatornya, itu lebih berbahaya," ujar Eko kepada Tempo, Kamis, 28 Mei 2020.

Dengan adanya regulator, para nasabah bisa merasa lebih aman. Misalkan saja menarik dana dan uangnya tak kunjung cair, nasabah bisa bertanya kepada OJK.

Di samping itu, Eko mengatakan sistem reksa dana di Indonesia pun mewajibkan manajer investasi untuk membeli kembali produknya apabila nasabah hendak menjual. Walaupun, uang yang kembali belum tentu sama persis dengan nilai pembelian karena bergantung kepada fluktuasi harga di pasar.  "Uang bisa kembali, kecuali ada penyelewengan."

Adapun suspensi yang terjadi pada produk-produk Sinarmas Asset Management, menurut Eko, adalah bagian dari perlindungan nasabah oleh OJK. Suspensi dilakukan untuk meminta penjelasan dari pemilik produk apabila regulator merasa ada sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai aturan. Penghentian itu pun hanya dilaksanakan sementara.

"Sepanjang MI-nya tidak ditutup regulator sebenarnya tidak masalah. Karena MI kan hanya pengelola. Hanya pihak yang membantu nasabah berinvestasi. Investasi tetap punya nasabah," ujar Eko.

Karena itu, ia menyarankan kepada nasabah untuk tidak terburu-buru menjual investasinya tersebut apabila belum benar-benar dibutuhkan.

Namun demikian, Eko mengatakan berbagai kejadian pada instrumen investasi reksa dana dapat menjadi pembelajaran bagi calon investor untuk lebih teliti dalam memilih program atau manajer investasi.

"Yang disuspensi bukan berarti buruk, tapi mereka harus lihat sejarah dari manajer investasi," kata Eko. "Jangan hanya lihat hasilnya, tapi juga lihat sejarah bisnisnya bagaimana, sejarah pekerjaan dan kinerjanya juga harus diperhatikan."

CAESAR AKBAR | BISNIS






OJK: Menaikkan Suku Bunga Bank Bukan Satu-satunya Cara Jaga Likuiditas

3 jam lalu

OJK: Menaikkan Suku Bunga Bank Bukan Satu-satunya Cara Jaga Likuiditas

OJK memastikan perbankan tidak akan serta merta menaikkan suku bunga pinjaman atau simpanannya untuk menjaga likuiditas.


OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,62 Persen Agustus 2022, DPK 7,77 Persen

3 jam lalu

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,62 Persen Agustus 2022, DPK 7,77 Persen

Kredit perbankan pada bulan Agustus tumbuh sebesar 10,62 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi sebesar Rp 6.179,5 triliun.


Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

8 jam lalu

Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hasil penggalangan dana oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia sangat baik.


Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

8 jam lalu

Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

Bank Sultra segera merealisasikan aturan pemenuhan modal inti minimal Rp 3 Triliun bagi setiap perbankan sesuai yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

12 jam lalu

Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

Claudia Kolonas, pendiri sekaligus CEO Pluang bukan sosok yang asing di industri keuangan non-bank di Indonesia. Simak profil lengkapnya berikut ini.


OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

13 jam lalu

OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

OJK sedang melakukan pengawasan ketat terhadap financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) berbasis agri di TaniHub yakni TaniFund.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

3 hari lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

4 hari lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

5 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

6 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.