"

Faisal Basri: Pelonggaran PSBB Bisa Berakibat Fatal

Reporter

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengingatkan risiko apabila pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan sebelum kasus penyebaran Covid-19 di Tanah Air benar-benar turun.

"Akibatnya bisa fatal, kita lihat setelah lebaran," ujar dia dalam sebuah diskusi daring, Senin, 18 Mei 2020.

Faisal meminta pemerintah mengambil kebijakan dengan berbasiskan fakta saintifik dan data yang akurat. Pelonggaran, kata dia, lazimnya dilakukan apabila kasus baru dan kematian harian sudah turun konsisten dalam satu hingga dua pekan. "Itu baru pelonggaran bisa efektif atau tidak menimbulkan nestapa."

Di samping itu, ia mengatakan pemerintah perlu meningkatkan jumlah tes agar memperoleh data yang akurat untuk mengambil kebijakan. Sebab, selama ini data di tanah air cenderung berfluktuasi akibat kurangnya jumlah tes. Setelah melakukan tes, baru lah dilanjutkan dengan tracing, tracking, dan pengobatan.

Kelengahan dalam pelonggaran pembatasan, tutur Faisal, bisa meningkatkan jumlah kasus aktif seperti yang terjadi di Iran beberapa waktu belakangan.

"Iran sudah turun, tapi karena pelonggarannya lengah jadi naik lagi. Di kita kasus aktifnya masih di lereng menuju naik. Jadi bayangkan apa yang bisa terjadi," ujarnya.

Faisal juga mengkritik wacana pemerintah akan memperbolehkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk mulai bekerja lantaran dinilai memiliki imunitas terhadap penyakit. Menurut dia, kebijakan tersebut berisiko mendongkrak kembali angka penularan di masyarakat.

"Kebijakan 45 tahun ini kan konyol. Jadi orang berusia di bawah 45 tahun ini punya daya tahan yang lebih baik, kemudian dia bergaul dengan masyarakat banyak di luar dan ketika pulang bertemu ibundanya yang sudah tua, bertemu saudaranya yang sudah tua. Ditularkanlah itu oleh dia," kata Faisal.

Presiden Jokowi hari ini menegaskan belum akan melakukan pelonggaran PSBB dalam waktu dekat. Hingga dua pekan ke depan, pemerintah akan fokus pada penerapan larangan mudik dan mengendalikan arus balik.

Kendati demikian, Jokowi mengakui pemerintah menyiapkan rencana atau skenario pelonggaran aturan PSBB. Namun, pelaksanaan hal tersebut masih belum diputuskan. Ia memastikan pemerintah akan terus memerhatikan data dan fakta di lapangan. Kurva penambahan pasien positif, sembuh, dan meninggal per hari untuk menjadi landasan.

Sebelumnya, pemerintah mulai mempertimbangkan pemberlakuan pengurangan PSBB diawali dari sektor transportasi khususnya di sektor penerbangan. Hal tersebut menyikapi kondisi terkini status perkembangan Covid-19 di Indonesia yang diklaim sudah melandai.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujarnya, Senin, 18 Mei 2020.

CAESAR AKBAR | ANTARA








Jokowi Bertemu Dubes Palestina di Tengah Aksi Tolak Timnas Israel

12 menit lalu

Massa aksi yang tergabung dalam PA 212 membawa poster saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Bertemu Dubes Palestina di Tengah Aksi Tolak Timnas Israel

Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Istana Kepresidenan, Jakarta.


Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

22 menit lalu

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo turut mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan Grid Walk dan membuka Jakarta e-Prix 2022 (Formula E),
Cerita Mantu Jokowi dan Ketua DPRD DKI Jadi Panitia Formula E 2023 Lalu Mundur karena Desakan Publik

Mantu Presiden Jokowi dan Ketua DPRD DKI memutuskan mundur dari kepanitiaan Formula E 2023. Begini ceritanya hingga mereka memutuskan mundur.


Kritikan BEM UI: Sebelumnya Jokowi The King of Lip Service, Kini Meme Puan Maharani Berbadan Tikus

22 menit lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Kritikan BEM UI: Sebelumnya Jokowi The King of Lip Service, Kini Meme Puan Maharani Berbadan Tikus

Setelah sebelumnya kritikan BEM UI kerap menyasar Jokowi, kini meme Puan Maharani yang mereka unggah menyindir DPR yang sahkan perpu Cipta Kerja.


Kemendagri Bakal Terbitkan Surat Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Hari Ini

44 menit lalu

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.
Kemendagri Bakal Terbitkan Surat Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Hari Ini

Kemendagri hari ini akan mengeluarkan surat edaran larangan buka puasa bersama bagi para ASN dan pejabat pemerintah di daerah.


PBNU Minta Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Dilakukan Secara Total

1 jam lalu

Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
PBNU Minta Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Dilakukan Secara Total

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi arahan Jokowi soal larangan pejabat gelar buka puasa bersama sebaiknya tak diterapkan secara total. Bagaimana baiknya?


Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Sejak hari pertama puasa Ramadan 1440 Hijriah, Jokowi telah berkali-kali berbuka puasa bersama bareng para pejabat negara. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menilai kebijakan larangan buka bersama atau bukber untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat sebagai hal yang membingungkan.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

3 jam lalu

Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan memberikan keterangan pers terkait kasus penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

Menurut Cholil, alasan Jokowi melarang buka puasa bersama agar pejabat tidak pamer gaya hidup mewah tidak ada hubungannya dengan buka puasa bersama.


Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

5 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Gerakan Aksi Bergizi SMP Negeri 51 Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat, 10 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan meneruskan larangan buka puasa bersama bagi para pejabat di Pemprov DKI. Agar masyarakat tetap sehat.


Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

5 jam lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melarang pejabat di pemerintahan menggelar buka puasa bersama sesuai arahan Presiden Jokowi.