Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut: Tak Ada Lagi Cipika-cipiki sampai Vaksin Corona Ditemukan

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan masyarakat akan terbiasa dengan kehidupan normal baru di tengah ancaman virus corona. Sebab, kata dia, virus ini diprediksi sulit hilang dan nantinya akan seperti persebaran penyakit HIV.

"Jadi nanti kita akan hidup new normal. Tidak ada lagi cipika-cipiki sampai vaksinnya ditemukan," tutur Luhut dalam wawancara bersama RRI, Jumat, 15 Mei 2020.

Kegiatan cipika-cipiki (cium pipi kanan-kiri) atau bersentuhan langsung dengan orang lain dikhawatirkan akan berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif corona. Cipika-cipiki juga tidak sesuai dengan prinsip jaga jarak fisik atau physical distancing.

Luhut mengimbuhkan bahwa pola kehidupan masyarakat pada masa mendatang akan berubah. Saat melakoni aktivitas sehari-hari, masyarakat akan terbiasa menerapkan gaya hidup sehat untuk mengantisipasi penularan virus corona. Misalnya, dengan memakai masker hingga rajin cuci tangan.

Sejalan dengan itu, Luhut menyebut sektor industri perlahan-lahan akan direaktivasi kembali untuk menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah pun tengah merundingkan kebijakan pemulihan kegiatan ekonomi ini, yang realisasinya akan dilakukan secara bertahap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita kan harus mengurusi orang yang bekerja. Jangan seperti Amerika Serikat, orang tidak bekerja memberontak sampai membawa senjata. Semua ada risikonya. Menjalani hidup normal itu paten," tutur dia.

Luhut mengakui, ada kelompok masyarakat yang tak setuju dengan konsep hidup berdampingan dengan virus corona. Ia juga menduga akan ada pihak yang terus-menerus meributkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi. Namun, ia menjamin negara tak akan pernah mengambil keputusan yang merugikan rakyat.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut Bertemu Menlu Cina Bahas Stabilitas Hubungan Dua Negara

21 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut Bertemu Menlu Cina Bahas Stabilitas Hubungan Dua Negara

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi membahas stabilitas hubungan Indonesia-Cina.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

23 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Dinilai Untungkan RI-Cina, Luhut Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis (13/6). ANTARA/HO-Kemenko Marves
Dinilai Untungkan RI-Cina, Luhut Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dapat gelar profesor kehormatan dari Tsinghua University karena dianggap berjasa dalam persahabatan Indonesia dan Cina.


Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis, 13 Juni 2024. (ANTARA/HO-Kemenko Marves)
Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

Luhut dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University atas kontribusinya dalam hubungan persahabatan antara Indonesia-Cina.


PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

4 hari lalu

Rachmat Kaimuddin. Instagram/mrachmatk
PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

Anak buah Menko Kemaritiman dan Investasi, Muhammad Rachmat Kaimuddin, didapuk menjadi Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

5 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas


HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Sebanyak 239 pengusaha muda dilantik menjadi pengurus pusat HIPMI masa bakti 2022-2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari menyatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional.


Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

6 hari lalu

Pejabat kesehatan Korea Selatan mengubur ayam di peternakan unggas tempat virus flu burung H5N6 yang sangat patogen menyebar di Haenam, Korea Selatan, 17 November 2016. Yonhap/via REUTERS
Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

Flu burung adalah salah satu penyakit infeksi yang punya potensi menimbulkan wabah, dan bahkan bukan tidak mungkin menyebar antarnegara


Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

6 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

Bahlil Lahadalia merespons permintaan Luhut supaya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan diawasi.


2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

7 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

AHY meminta agar pembebasan lahan dengan luas lebih dari dua ribu hektare di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diselesaikan dengan baik.