Pembatasan Sosial Berskala Besar Berlaku di Jakarta, Ini Artinya

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri: Foto udara gedung-gedung bertingkat yang diselimuti kabut polusi di kawasan Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Langit biru terlihat di atas kawasan Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 2 April 2020. Polusi udara Jakarta turun setelah pemerintah menerapkan kerja di rumah  untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19). TEMPO/Imam Sukamto dan Subekti

    Kiri: Foto udara gedung-gedung bertingkat yang diselimuti kabut polusi di kawasan Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Langit biru terlihat di atas kawasan Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 2 April 2020. Polusi udara Jakarta turun setelah pemerintah menerapkan kerja di rumah untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19). TEMPO/Imam Sukamto dan Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui proposal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan inipun akan segera berlaku di DKI Jakarta.

    Apa saja sebenarnya ketentuan yang meliputi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar? Berikut perinciannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9/2020 tentang Penetapan PSBB:

    A. Peliburan Sekolah

    1) Proses belajar di sekolah dihentikan, diganti belajar dirumah dengan media yang efektif.

    2) Dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

    B. Peliburan Tempat Kerja

    1) Pembatasan bekerja di tempat kerja diganti dengan bekerja di rumah/tempat tinggal.

    2) Dikecualikan bagi TNI Polri, kebutuhan pangan, BBM, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

    3) Kecuali TNI Polri, kantor lain harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan.

    C. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

    1) Kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas dengan jaga jarak.

    2) Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.

    3) Dikecualikan dengan Pedoman pada peraturan UU & fatwa/pandangan lembaga keagamaan yang diakui pemerintah.

    4) Pemakaman orang meninggal bukan karena COVID-19 maksimal dihadiri oleh 20 orang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.