TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Polana Banguningsih Pramesti angkat bicara soal keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang resmi menyetujui pengajuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Polana mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan telah diterapkannya PSBB di Ibu Kota.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, kata Polana, PSBB mengatur physical distancing yang akan diimplementasikan dalam sektor transportasi. Misalnya, dengan pengurangan kapasitas untuk kendaraan umum maupun pribadi, pembatasan frekuensi, dan lainnya.
"Surat Edaran BPTJ akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun pengendalian atau pembatasan transportasi tersebut," ujar Polana melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 7 April 2020.
Pekan lalu, BPTJ telah mengeluarkan surat edaran berisi rekomendasi pembatasan seluruh akses dan angkutan umum rute Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona.
Senada dengan Polana, juru bicara Menteri Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan rekomendasi BPTJ akan menjadi salah satu pertimbangan dalam implementasi PSBB pada sektor transportasi di Ibu Kota. "Sedang dalam koordinasi dengan pihak DKI."
Sebelumnya diberitakan, Menteri Terawan menyebutkan pemberlakuan PSBB tergantung pada keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Untuk berlakunya terserah Gubernur (DKI Jakarta Anies Baswedan). Yang penting izin sudah diberikan,” kata Terawan, Selasa, 7 April 2020.
Pelaksanaan PSBB sendiri berjalan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang dibatasi selama penerapan PSBB. Meski demikian, tidak semua sektor dibatasi, ada juga yang mendapat pengecualian.
Pasal 12 dalam beleid itu menjelaskan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk secara konsisten mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
Kemudian, pasal 13 menyebutkan bahwa pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Namun, peliburan itu dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis. Yakni, kantor yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakal minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
Adapun pembatasan tempat umum atau fasilitas umum dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga. Pengecualian sebagaimana yang dimaksud di atas, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol peraturan perundang-undangan terkait penanganan pandemi virus Corona.
FRANCISCA CHRISTY | BISNIS
