Kemenperin Ingin 28 Produsen APD Lokal Pasok 17 Juta Unit

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaku usaha konveksi menunjukkan sampel pakaian APD (alat Pelindung Diri) kesehatan yang telah selesai produksi di UKM Tulip Craft, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat, 27 Maret 2020. Sebanyak 10 ribu setel pakaian alat pelindung diri berbahan

    Pelaku usaha konveksi menunjukkan sampel pakaian APD (alat Pelindung Diri) kesehatan yang telah selesai produksi di UKM Tulip Craft, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat, 27 Maret 2020. Sebanyak 10 ribu setel pakaian alat pelindung diri berbahan "polypropilene spunbond" diproduksi oleh UKM setempat untuk selanjutnya akan disumbangkan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bogor sebagai sarana APD tim medis dalam penanganan wabah COVID-19 (Corona Virus Disease). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian ingin meningkatkan produktivitas industri alat pelindung diri (APD) lokal sebagai upaya penanganan pandemi Virus Corona alias Covid-19 di dalam negeri. Dengan adanya keterlibatan dari pelaku industri tekstil dan produk tekstil yang ikut masuk memproduksi APD, Kemenperin memperkirakan kapasitas produksi untuk di dalam negeri bisa naik signifikan.

     

    “Dengan keterlibatan industri tekstil itu, sehingga kapasitas produksi APD kita bisa lebih dari 17 juta unit per bulan. Kami proyeksi, hingga bulan Mei 2020, kebutuhan APD dalam negeri sekitar 3-5 juta unit,” ujar Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Maret 2020.

    Saat ini, Indonesia memiliki 28 produsen APD dengan total kapasitas produksi hingga 17,8 juta unit per bulan. Dari 28 produsen APD tersebut, lima perusahaan sedang menggenjot produksinya, sedangkan sisanya dalam persiapan dan ditargetkan dimulai awal April 2020.

     

    “Kami optimistis produksi APD bisa cepat diproduksi, karena kebutuhan bahan baku sudah tersedia. Pada akhir April 2020, diperkiraan 5-10 juta APD bisa didistribusikan,” imbuhnya.

     

    Khayam menyebutkan, dalam kondisi normal atau ketika belum adanya wabah Covid-19, industri APD di dalam negeri memproduksi sebanyak 1 juta unit per bulan. “Namun, kondisi saat ini, kebutuhan APD jadi terus meningkat. Oleh karena itu, kami juga mendorong para pelaku industri tekstil agar ikut berperan untuk memproduksi APD,” ungkapnya.

     

    APD yang sedang dibutuhkan, tutur Khayam, meliputi pakaian, tutup kepala, masker, handuk, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan dan kacamata pelindung wajah (goggles). Dalam upaya memasok kebutuhan APD ini, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan.

     

    Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh menjelaskan, penambahan produksi APD di dalam negeri berasal dari sejumlah perusahaan eksisting yang mendiversifikasi produknya, termasuk di sektor industri tekstil. “Kami berharap, produsen ini akan mampu memenuhi produksi 16-17 juta unit APD per bulan dan untuk baju medis atau surgical gown sebesar 508.800 paket per bulan,” tuturnya.

     

    Selanjutnya, kebutuhan masker dalam menghadapi pandemic Covid–19 ini diperkirakan mencapai 162 juta buah per bulan. Sementara itu, kapasitas produksi di dalam negeri sebesar 131 juta per bulan.

     

    Pelengkap lainnya, yaitu sarung tangan karet, mampu diproduksi di dalam negeri dengan kapasitas nasional sebesar 8,6 miliar buah. Jenis sarung tangan yang dihasilkan pada umumnya berupa medical gloves, seperti examination gloves dengan persentase produksi 97 persen dan surgical gloves 3 persen.

     

    Sarung tangan karet berjenis surgical memiliki ukuran yang lebih detail dengan sensitivitas lebih tinggi. Pembuatannya menggunakan standar tinggi, karena penggunaan untuk proses operasi atau tindakan yang memerlukan prosedur sensitif dan steril.

     

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.