TEMPO.CO, Jakarta - Dalam berbagai pernyataannya, pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan untuk memilih menyiapkan pusat penampungan atau karantina ketimbang memutuskan kebjakan penguncian wilayah atau lockdown. Kebijakan karantina maupun lockdown itu sendiri telah dilakukan oleh sejumlah negara untuk menahan laju penularan virus corona atau Covid-19.
Atas pilihan pemerintah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pusat penampungan untuk mengisolasi orang-orang yang tertular Covid-19 dimungkinkan di wilayah yang tergolong padat. Salah satu tempat di Jakarta yang potensial untuk menampung individu-individu yang tertular Covid-19 antara lain adalah Wisma Atlet dan aset-aset sejenis.
"BNPB sudah mencari tempat penampungan untuk social distancing, yang positif ditempatkan ke situ agar tidak berbaur dengan masyarakat dengan kepadatan tinggi," ujar Sri Mulyani, Rabu 18 Maret 2020.
Namun, apabila suatu saat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan untuk menerapkan lockdown, Sri Mulyani mengatakan pihaknya juga siap. Kementerian Keuangan selalu siap untuk turut membantu memfasilitasi kebijakan tersebut.
Menurut Sri Mulyani, sikap untuk tidak memilih skenario lockdown bukan karena terhalang oleh keterbatasan anggaran. Namun, masalah yang bisa muncul dari kebijakan lockdown adalah dari sisi logistik.
"Ini bukan masalah uang, ini masalah siapa yang mau kirim makanan di tempat yang diisolasi itu nanti," ujar Sri Mulyani.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
-
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
-
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
-
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 jam lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
1 jam lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
3 jam lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
4 jam lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
15 jam lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
15 jam lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
17 jam lalu
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional
17 jam lalu
Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
17 jam lalu
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS
17 jam lalu
Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.