Ingin Bertahan, Bisnis Ekonomi Digital Minta Dukungan Pemerintah

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra (kiri) dan Presiden Komisaris OVO Mirza Adityaswara (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Senayan, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Francisca

    Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra (kiri) dan Presiden Komisaris OVO Mirza Adityaswara (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Senayan, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Francisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur Ovo, Karaniya Dharmasaputra, mengungkapkan bahwa perusahaan ekonomi digital membutuhkan belasan tahun untuk bisa sustainable. Sehingga, model bisnis seperti ini harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

    "Terutama ekosistem, regulasi, financial butuh belasan tahun, Tokopedia saya dengar mau EBITDA tahun ini setelah 11 tahun. Horizonnya akan jauh lebih panjang. Di situ ekosistem yang friendly, bukan hanya pertumbuhan ekosistem itu sendiri," kata Karaniya usai diskusi  Tempo bertajuk Finding The New Business Model di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 11 Maret 2020.

    Regulasi yang ramah terhadap industri ekonomi digital, kata dia, bisa menarik investor yang lebih besar di sektor ini. "Bukan hanya untuk pertumbuhan industri itu sendiri, tapi juga bagaimana agar investor mau invest. Ini permainan butuh napas panjang. Napas panjang itu berarti harus mengandalkan investasi," ucap Karaniya.

    Karena untuk saat ini, Karaniya mengungkapkan, pihaknya masih mengandalkan dana dari investor guna memberikan edukasi terhadap konsumen agar bisa industri ini tetap tumbuh. "Kita dapat tugas dari pemerintah untuk mendemonstrasikan sistem keuangan yang masih elitis," ia menambahkan.

    Menurut Karanita, industri ekonomi digital di Indonesia masih dinilai baru. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa model bisnis ini membutuhkan dana yang besar dari investasi asing. "Karena memang kapasitas untuk mencapai kapasitas teknologi long term market itu membutuhkan investasi besar," tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menilai, sebagai regulator pihaknya akan mencari solusi integratif guna mewujudkan industri ekonomi digital terutama pada sistem pembayaran Indonesia. "Karena bicara tentang ekonomi keuangan digital itu bukan cuma satu institusi, tapi ada irisan domain Kementerian dan Lembaga," ujarnya.

    Menurut Filianingsih, guna memuluskan visi sistem pembayaran serba digital pada tahun 2025, Bank Indonesia juga mengajak bank-bank besar ikut bertransformasi. Banyak bank yang semula mengandalkan sistem konvensional, kini harus menyesuaikan bisnisnya dengan era saat ini yang serba digital.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.