Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut: Penataan Danau Toba Tahap I Kelar Juni

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menparekraf Wishnutama Kusubandio sedang bersantai di Kaldera Danau Toba, pada Selasa, 3 Maret 2020. Dok. Kemenparekraf
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menparekraf Wishnutama Kusubandio sedang bersantai di Kaldera Danau Toba, pada Selasa, 3 Maret 2020. Dok. Kemenparekraf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tahap pertama penataan kawasan wisata Danau Toba akan diselesaikan Juni 2020 mendatang. Penataan ini dimaksudkan untuk mendukung status baru Danau Toba yang masuk dalam lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Tadi, kami melakukan rapat yang membicarakan 39 spot wisata yang kita sepakati dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu dari 39 itu kita perkecil menjadi sekitar delapan hingga 10 spot saja," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 5 Maret 2020.

Penyempitan dari 39 menjadi 8-10 spot itu dimaksudkan agar pemerintah bisa lebih fokus dalam pengembangannya. "Kami hitung berapa yang bisa kita langsung danai sehingga bisa selesai Juni. Kami kerjakan semuanya mulai dari rumah, homestay, jalan, kebersihannya, budaya, pertanian, hingga manusianya, kami kerjakan semua," 
Luhut menyampaikan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi di Laguboti,  Kabupaten Toba, yang diikuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait, dan para bupati di kawasan Danau Toba, Rabu 4 Maret 2020 kemarin.

Menurut Luhut, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk membuka akses transportasi dan infrastruktur agar sudah tersedia di kawasan Danau Toba secepat mungkin. 

"Di otorita Sibisa sudah beberapa investor yang mau masuk, dengan para investor itu kami akan menyelesaikan tiga ruas jalan, listrik, dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Ini sudah ditenderkan dan akan dikerjakan bulan April, dengan begitu sekitar Mei atau Juni konstruksinya sudah bisa dimulai. Proyek ini sempat tertunda sekitar 8 bulan karena alasan sengketa tanah, tetapi sekarang sudah selesai, agar (kawasan wisata ini) dapat segera kita jual," Luhut menjelaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mencakup Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; Borobudur di Provinsi Jawa Tengah; Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara; dan Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Menparekraf sudah mempelajari sumber dananya. Dari sana kami mendapati bahwa kita bisa gabungkan anggaran Kemenparekraf, PUPR, dana desa, dan lainnya. Ini salah satu cara agar wisatawan yang datang bukan hanya dari luar negeri tapi juga dalam negeri. Seperti Desa Sigapiton yang saya kunjungi kemarin, baru saya pejabat tinggi negara yang datang kesana sekian lama sepanjang sejarah desa itu. Padahal desa itu hanya berjarak beberapa kilometer dari Parapat. Yang seperti ini, saya harapkan dapat mempercepat proses pembangunan," kata Luhut.

Kementerian PUPR pada tahun ini memfokuskan pada dukungan infrastruktur di lima KSPN prioritas, harus selesai pada akhir 2020. Dengan demikian, pada tahun 2021 dapat mulai berkonsentrasi pada lima KSPN lainnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

15 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

18 jam lalu

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal berkantor di IKN bulan ini sebab pembangunan infrastruktur molor karena hujan deras.


INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

22 jam lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga tiket pesawat yang ditanggung penumpang.


Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

1 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

Gibran menjelaskan ada 24 proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan menyusul rampungnya 17 prioritas pembangunan yang sudah dilaksanakan lebih awal.


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

1 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

Pemerintah berencana lakukan pembatasan BBM bersubsidi serta mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjelaskan progres penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto minta Luhut mencabut pernyataannya soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping.


Menko Luhut Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, Ajak Kemenparekraf hingga Asosiasi Industri Penerbangan

2 hari lalu

Ilustrasi pesawat. Sumber: getty images/mirror.co.uk
Menko Luhut Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, Ajak Kemenparekraf hingga Asosiasi Industri Penerbangan

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah membentuk satgas penurunan harga tiket pesawat. Anak Buah Sandiaga Uno mengatakan Kemenparekraf sudah menerima beberapa penugasan