TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tahap pertama penataan kawasan wisata Danau Toba akan diselesaikan Juni 2020 mendatang. Penataan ini dimaksudkan untuk mendukung status baru Danau Toba yang masuk dalam lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Tadi, kami melakukan rapat yang membicarakan 39 spot wisata yang kita sepakati dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu dari 39 itu kita perkecil menjadi sekitar delapan hingga 10 spot saja," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 5 Maret 2020.
Penyempitan dari 39 menjadi 8-10 spot itu dimaksudkan agar pemerintah bisa lebih fokus dalam pengembangannya. "Kami hitung berapa yang bisa kita langsung danai sehingga bisa selesai Juni. Kami kerjakan semuanya mulai dari rumah, homestay, jalan, kebersihannya, budaya, pertanian, hingga manusianya, kami kerjakan semua,"
Luhut menyampaikan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi di Laguboti, Kabupaten Toba, yang diikuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait, dan para bupati di kawasan Danau Toba, Rabu 4 Maret 2020 kemarin.
Menurut Luhut, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk membuka akses transportasi dan infrastruktur agar sudah tersedia di kawasan Danau Toba secepat mungkin.
"Di otorita Sibisa sudah beberapa investor yang mau masuk, dengan para investor itu kami akan menyelesaikan tiga ruas jalan, listrik, dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Ini sudah ditenderkan dan akan dikerjakan bulan April, dengan begitu sekitar Mei atau Juni konstruksinya sudah bisa dimulai. Proyek ini sempat tertunda sekitar 8 bulan karena alasan sengketa tanah, tetapi sekarang sudah selesai, agar (kawasan wisata ini) dapat segera kita jual," Luhut menjelaskan.
Adapun lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mencakup Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; Borobudur di Provinsi Jawa Tengah; Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara; dan Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Menparekraf sudah mempelajari sumber dananya. Dari sana kami mendapati bahwa kita bisa gabungkan anggaran Kemenparekraf, PUPR, dana desa, dan lainnya. Ini salah satu cara agar wisatawan yang datang bukan hanya dari luar negeri tapi juga dalam negeri. Seperti Desa Sigapiton yang saya kunjungi kemarin, baru saya pejabat tinggi negara yang datang kesana sekian lama sepanjang sejarah desa itu. Padahal desa itu hanya berjarak beberapa kilometer dari Parapat. Yang seperti ini, saya harapkan dapat mempercepat proses pembangunan," kata Luhut.
Kementerian PUPR pada tahun ini memfokuskan pada dukungan infrastruktur di lima KSPN prioritas, harus selesai pada akhir 2020. Dengan demikian, pada tahun 2021 dapat mulai berkonsentrasi pada lima KSPN lainnya.
ANTARA
