Selanjutnya, Agus mengatakan, ada juga pemalsuan sertifikat, yakni dengan menggunakan surat kuasa palsu guna mengurus sertifikat pengganti atas nama pemilik sebenarnya. Ketika sudah terbit sertifikat tersebut, maka diperjual-belikan dan diganti nama oleh orang lain. "Diharapkan hal seperti itu tidak terjadi lagi," ujarnya.
Agus menuturkan, pernah juga pihaknya menemukan kasus sengketa tanah oleh oknum yang menggugat lahan kosong yang tidak tahu siapa pemiliknya. Kemudian hal tersebut disidangkan dan diputuskan tanpa adanya tergugat, lalu dinyatakan yang menggugat sebagai pemilik tanah tersebut.
Kemudian keputusan itu bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepemilikan di BPN. Jika BPN menolak untuk menerbitkan, maka bisa digugat lagi ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Jika dia sudah punya putusan perdata, kalau dikabulkaan maka keputusan akan membatalkan sertifikat yang sudah ada (sebelumnya). Nah ini modus juga," kata Agus.
Karena itu, Kementerian ATR/BPN bersama Kepolisian berusaha menuntaskan masalah-masalah tersebut dengan harapan para mafia tanah bisa jera, dan tak coba-coba melawan hukum. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dengan modus-modus yang dilakukan oleh mafia tanah.
EKO WAHYUDI
