TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen perusahaan dompet digital PT Visionet Internasional atau OVO menyatakan siap menyusul pesaingnya, Gopay, untuk melayani pembayaran biaya sekolah alias SPP. Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengatakan, perseroan kini tinggal menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kami siap mendukung karena itu program yang bagus. Mudah-mudahan kami segera bisa memberikan layanan tersebut," ujar Karaniya di Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
Karaniya mengakui, saat ini pihaknya belum bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk merembuk kemungkinan keterlibatan OVO sebagai mitra sekolah. Tentunya, OVO juga ingin turut menyediakan layanan pembayaran uang sekolah melalui platform digital.
Namun, Karaniya memastikan dalam waktu dekat manajemen OVO akan mengajukan audiensi dan menawarkan kerja sama kepada Nadiem Makarim. Ia yakin, kementerian yang dipimpin oleh mantan bos Gojek itu bakal membuka diri.
Saat menanggapi pesaingnya, Gopay--anak usaha Gojek--yang telah lebih dulu menyediakan layanan tersebut, Karaniya memastikan perusahaan tidak menaruh curiga. Ia juga tak ingin mengaitkan layanan pembayaran SPP melalui Gopay dengan kebijakan kementerian yang dipimpin Nadiem. "Ini kan program pemerintah. Jadi saya rasa tak ada eksklusivitas. Kan program nasional," tuturnya.
Gopay sebelumnya telah merilis layanan pembayaran SPP melalui fitur GoBills. Manajemen mengklaim layanan ini merupakan inisiatif perusahaan.
Head of Corporate Communication Gopay, Winny Triswandhani, mengatakan, pembayaran SPP via GoBills tidak terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun institusi pemerintah mana pun. Untuk pembayaran di ekosistem pendidikan, kata dia, sejak awal tahun 2019 Gopay telah menjalin kerja sama dengan 50 SMK di Jakarta Utara untuk menerapkan transaksi non tunai melalui kode QR Code.
"Gopay juga telah membantu MI Miftahul Akhlaqiyah menjadi Madrasah pertama di Indonesia yang menggunakan QRIS sehingga dapat menerima pembayaran dari dompet digital manapun hanya melalui satu kode QR. Jadi inisiatif ini tidak ada kaitannya dengan Kemendikbud,” tutur Winny dalam keterangan resmi, Selasa, 18 Februari kemarin.
Selain untuk pembayaran biaya sekolah, layanan GoBills juga bisa digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan dan layanan publik lainnya. Misalnya tagihan PDAM, listrik, hingga pembayaran zakat.
