YLKI Minta Kemenhub Tak Melulu Intervensi Tarif Ojek Online

Reporter

Editor

Rahma Tri

Pengemudi ojek online tengah menunggu penumpang dikawasan Stasiun Juanda, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Aturan baru ojol ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan tarif ojek online atau ojol belum layak dilakukan saat ini. YLKI pun membandingkan dengan kenaikan tarif angkutan umum resmi yang hingga saat ini belum ada penyesuaian.

Sekretaris Harian YLKI Agus Suyatno mengatakan, pasca kenaikan tarif ojek online September 2019 lalu, tidak ada kajian atas pelayanan ojol pengguna dari aspek keamanan. Juga, pendapatan pengemudi ojol turun karena kebijakan aplikator yang jor-joran merekrut anggota baru, tanpa mempertimbangkan tingkat permintaan dan suplai.

Tak hanya itu, turunnya pendapatan pengemudi juga tergerus oleh promo yang diberikan oleh pihak ketiga, seperti OVO dan Gopay. Promo tersebut masih diperbolehkan asal tidak melewati ketentuan tarif batas bawah. "Hal ini yang seharusnya diintervensi Kemenhub, bukan melulu kenaikan tarif," kata Agus kepada Bisnis.com, Rabu 29 Januari 2020.

YLKI menyoroti langkah evaluasi tarif ojek online dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 348/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Ironisnya, justru tarif angkutan umum yang resmi seperti Transjakarta belum pernah dievaluasi sejak 2004. 
 
Karena itu, YLKI berharap Kemenhub dapat merevisi ketentuan evaluasi tarif ojol menjadi enam bulan sekali paling cepat. "Tarif angkutan umum yang resmi saja juga tidak semudah itu dinaikkan. Kenapa untuk tarif ojol yang notabene bukan angkutan resmi malah akan dievaluasi per tiga bulan," kata Agus.

Menurut dia, formulasi kenaikan tarif ojek online pada September 2019 sudah mencerminkan tarif yang sebenarnya dan sesuai dengan biaya pokok dengan margin laba yang sewajarnya. Selama tiga bulan inipun belum ada dinamika eksternal yang secara signifikan berpengaruh terhadap biaya operasional ojol, misalnya kenaikan harga BBM. 

Agus menilai alasan kenaikan tarif ojek online karena naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga tidak relevan. Sebab pihak aplikator ojek online tidak menanggung BPJS Kesehatan pengemudinya.

BISNIS

 





Aktivis Valencia Mieke Randa Pilih Air Minum dengan Kemasan Galon yang Aman

6 jam lalu

Aktivis Valencia Mieke Randa Pilih Air Minum dengan Kemasan Galon yang Aman

Demi kesehatan keluarga, para ibu pasti sangat berharap air mineral galon yang dikonsumsi terjamin sterilitasnya


Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

19 jam lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

23 jam lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

1 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

1 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

2 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Survei InsightAsia: GoPay di Posisi Pertama Kuasai Pasar E-Wallet

3 hari lalu

Survei InsightAsia: GoPay di Posisi Pertama Kuasai Pasar E-Wallet

Insight Asia mengeluarkan hasil survei tentang gambaran lansekap kepemimpinan pasar e-wallet di Indonesia, dan GoPay ada di peringkat pertama.


Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

4 hari lalu

Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

Pelaku usaha penting ciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.


Peternak Desak Pemerintah Serius Tangani Penggunaan Antibiotik Berlebihan pada Ayam

4 hari lalu

Peternak Desak Pemerintah Serius Tangani Penggunaan Antibiotik Berlebihan pada Ayam

Koalisi Ayam Sejahtera mendesak pemerintah dan dunia usaha serius mengendalikan resistensi antimikroba pada industri peternakan ayam.


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

4 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.