YLKI Minta Kemenhub Tak Melulu Intervensi Tarif Ojek Online

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengemudi ojek online tengah menunggu penumpang dikawasan Stasiun Juanda, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Aturan baru ojol ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Tempo/Tony Hartawan

    Pengemudi ojek online tengah menunggu penumpang dikawasan Stasiun Juanda, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Aturan baru ojol ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan tarif ojek online atau ojol belum layak dilakukan saat ini. YLKI pun membandingkan dengan kenaikan tarif angkutan umum resmi yang hingga saat ini belum ada penyesuaian.

    Sekretaris Harian YLKI Agus Suyatno mengatakan, pasca kenaikan tarif ojek online September 2019 lalu, tidak ada kajian atas pelayanan ojol pengguna dari aspek keamanan. Juga, pendapatan pengemudi ojol turun karena kebijakan aplikator yang jor-joran merekrut anggota baru, tanpa mempertimbangkan tingkat permintaan dan suplai.

    Tak hanya itu, turunnya pendapatan pengemudi juga tergerus oleh promo yang diberikan oleh pihak ketiga, seperti OVO dan Gopay. Promo tersebut masih diperbolehkan asal tidak melewati ketentuan tarif batas bawah. "Hal ini yang seharusnya diintervensi Kemenhub, bukan melulu kenaikan tarif," kata Agus kepada Bisnis.com, Rabu 29 Januari 2020.

    YLKI menyoroti langkah evaluasi tarif ojek online dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 348/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Ironisnya, justru tarif angkutan umum yang resmi seperti Transjakarta belum pernah dievaluasi sejak 2004. 
     
    Karena itu, YLKI berharap Kemenhub dapat merevisi ketentuan evaluasi tarif ojol menjadi enam bulan sekali paling cepat. "Tarif angkutan umum yang resmi saja juga tidak semudah itu dinaikkan. Kenapa untuk tarif ojol yang notabene bukan angkutan resmi malah akan dievaluasi per tiga bulan," kata Agus.

    Menurut dia, formulasi kenaikan tarif ojek online pada September 2019 sudah mencerminkan tarif yang sebenarnya dan sesuai dengan biaya pokok dengan margin laba yang sewajarnya. Selama tiga bulan inipun belum ada dinamika eksternal yang secara signifikan berpengaruh terhadap biaya operasional ojol, misalnya kenaikan harga BBM. 

    Agus menilai alasan kenaikan tarif ojek online karena naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga tidak relevan. Sebab pihak aplikator ojek online tidak menanggung BPJS Kesehatan pengemudinya.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.