Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKK Migas: Penurunan Harga Gas Industri Jangan Korbankan Hulu

image-gnews
Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan perawatan berkala pada perusahaan keramik di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Senin, 10 Desember 2018. PGN mensuplay sebanyak 22.837 pelanggan di wilayah Bogor. Tempo/Tony Hartawan
Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan perawatan berkala pada perusahaan keramik di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Senin, 10 Desember 2018. PGN mensuplay sebanyak 22.837 pelanggan di wilayah Bogor. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Senior Manager Monetisasi Pipa Gas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Syarif Maulana Chaniago, menyatakan upaya penurunan harga gas industri jangan sampai mengorbankan aktivitas di sektor hulu. 

Sebaliknya, menurut Syarif, dalam menekan harga gas, seluruh pihak perlu memperhatikan jaminan ketersediaan pasokan gas. Sebab, jika harga di sektor hulu yang ditekan, hal itu bisa berdampak ke aktivitas produksi gas.

“Kalau hanya mengandalkan harga gas rendah dari hulu, tapi tidak ada upaya di midstream, saya jamin pasokan gas tidak akan berlangsung," ujar Syarif, Selasa, 18 Februari 2020. Oleh karena itu ia menegaskan aktivitas di sektor hulu harus dijamin, mulai dari lapangannya, sustainability dan pasokannya harus diperhatikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Institut Teknologi Sepuluh Nopember Satya Yudha menuturkan untuk menurunkan harga gas diperlukan kontribusi dari seluruh sektor mulai dari hulu, midstream, dan juga hilir.

Dari sisi hulu, pemerintah telah merencanakan pengurangan bagian negara, walaupun masih adanya tantangan ke depannya yakni nilai bagi hasil yang diterima daerah berpotensi berkurang. Sementara dari sisi hilir, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN harus memberikan kontribusi agar bisa mewujudkan harga gas industri pada kisaran US$ 6 per mmbtu, walaupun harus siap dengan dampak pergerakan harga sahamnya.

“Kalau nanti yang ditekan cuma hulu saja itu kan otomatis tidak akan bisa menekan dari kontraktor, kontraktor take-nya ditekan otomatis investor asing tidak akan masuk,” kata Satya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Executive Officer PGN Suseno mengaku siap menjalankan kebijakan pemerintah terkait dengan penurunan harga gas industri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. Sebagai pelaku di hilir, PGN akan melakukan penyesuaian terkait dengan perhitungan yang akan dirumuskan oleh pemerintah. “Kami akan melaksanakan kebijakan dari pemerintah dan kami yakin hasilnya sudah perhitungkan, tidak akan membuat perusahaan jauh dari margin,” katanya.

Namun, dia mengatakan bahwa ke depannya masih terdapat beberapa persoalan yang harus dibenahi, di antaranya adalah infrastruktur. Menurut Suseno, hal tersebut guna memastikan pasokan gas dapat diserap oleh sektor-sektor industri. “Tantangan memang supply chain diatur dengan sebaik-baiknya. Itu yang menjadi concern."

Di lain pihak, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi Achmad Safiun menjelaskan bahwa harga industri menjadi salah satu hal yang krusial untuk keberlangsungan industri. Dia mengungkapkan, mahalnya harga industri telah banyak membuat pabrik-pabrik gulung tikar, salah satunya adalah industri sarung tangan latex yang paling banyak terdampak.

Achmad menyebut, industri sarung tangan latex mayoritas berlokasi di kawasan Sumatra yang memiliki rata-rata harga gas industri US$ 9 per mmbtu.  “Selama Perpres 40 tidak dilakukan, itu menimbulkan ketidakpastian berusaha. Apalagi investor mau masuk,” tuturnya.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

1 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARA/HO-Ministry of Industry.
Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.


Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

9 hari lalu

Pupuk Urea Kujang. TEMPO/Subekti
Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.


Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

14 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.


CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

19 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

23 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

29 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

32 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

35 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

36 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

42 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.