Dikabarkan Minta Kantor Tambahan, Ini Jawaban Luhut Pandjaitan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menampik kabar yang menyebut bahwa ia merencanakan  kantor baru untuk kementeriannya. "Enggak ada, kantornya ini aja enggak pindah-pindah," ujar dia saat keluar dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk masuk ke mobilnya, Selasa, 28 Januari 2020.

    Luhut juga tidak mau menjawab pertanyaan wartawan perihal tambahan tempat yang kabarnya dia minta ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta.

    Adapun sebelumnya, Isa mengatakan kedatangannya ke kantor Luhut untuk membahas tempat untuk kantor Kemenko Maritim dan Investasi. "Tempat untuk kantor, kan Menko makin gede sekarang, perlu tempat lebih luas, itu saja" ujar Isa di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Selasa. Namun, dia tidak bertemu dengan Luhut lantaran rapat sudah selesai.

    Menurut Isa, kedatangannya tidak untuk membahas anggaran melainkan lokasi tempat tambahan kantor. Dia juga menegaskan bukan gedung baru.

    Saat ini, Isa baru menerima permintaan tersebut. Menurut dia, Menko Luhut menyampaikan perlu tanah yang lebih luas untuk kantor Kemenko Maritim dan investasi. "Masih baru dikasih tahu, butuhnya berapa masih belum lengkap," ujar Isa.

    DEA REZKI GERASTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.