WEF di Davos, Luhut Sebut Kebijakan Sawit RI Tak Rusak Lingkungan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang merusak lingkungan untuk generasi mendatang dan para cucu bangsa. Hal itu disampaikan oleh Luhut memperkenalkan program Inisiatif Nomer Merah Putih yang diinisiasi Prof Saputro pada kepara peserta World Economic Forum 2020 di Davos, Swiss.

Luhut menjelaskan Inisiatif Nomor Merah Putih adalah suatu program atau cara yang lebih baik untuk mendukung petani kelapa sawit mandiri skala kecil, yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. “Ini saya pikir sangat penting bagi kami, kami memiliki 14 juta hektare lahan sawit, 41 persen dimiliki oleh petani sawit skala kecil, ini juga bagian dari SDG's," kata Luhut, Kamis, 23 Januari 2020 seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Dari luasan itu, kata Luhut, sebagian besar kelapa sawit ini berada di daerah pedesaan, di Kalimantan, Sulawesi dan beberapa lainnya di Papua. "Pemerintah akan selalu melindungi para petani sawit terutama yang skala kecil,” ujarnya.

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas itu juga sangat populer dan menjadi andalan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

“Dari 41 persen yang dimiliki oleh petani kecil, saya kira itu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan itu karena kelapa sawit,” kata Luhut. Oleh karena itu, ketika harga komoditas itu turun dua tahun lalu, petani kelapa sawit skala kecil juga terimbas.

Oleh karena itu, Luhut menyebutkan, Inisiatif Nomor Merah Putih diharapkan bisa jadi bentuk diplomasi perdagangan yang agresif tapi mengedepankan dialog. "Dan yang tidak kalah penting adalah prinsip suistainability atau berkesinambungan dalam sektor kelapa sawit," tuturnya.

Luhut menyebutkan, perkebunan kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Beragam upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia mulai dari moratorium dan penanaman kembali dan menumbuhkan plasma-plasma hingga mencapai 5-6 ton per hektare.

“Salah satu hal penting, setiap kebijakan yang kami keluarkan tidak akan mengorbankan lingkungan, pemerintah Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang merusak lingkungan untuk generasi mendatang dan para cucu-cucu kita semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Luhut juga menjelaskan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, antara lain dengan perubahan dari berbasis komoditas menjadi berbasis nilai tambah atau value added. “Sejak lima atau enam tahun yang lalu, kami mengubah ekonomi kami dari komoditas menjadi berbasis nilai tambah dan membuat Indonesia berbeda."

Tak berhenti di situ, kata Luhut, pemerintah tengah menggodok Omnibus Law, untuk menyelaraskan sejumlah peraturan. "Kami memiliki 79 hukum untuk diharmonisasikan. Kami akan memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu saya pikir Indonesia sangat kompetitif dan terbuka kepada para Investor,” katanya.

BISNIS






Terkini: Tabungan Nasabah Prioritas CIMB Niaga Rp 6,7 M Dibobol, Obat Sirop Praxion Aman Dikonsumsi

13 menit lalu

Terkini: Tabungan Nasabah Prioritas CIMB Niaga Rp 6,7 M Dibobol, Obat Sirop Praxion Aman Dikonsumsi

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari penipuan eks bankir CIMB Niaga terhadap nasabah prioritas yang menimbulkan kerugian Rp 6,7 miliar.


Luhut ke Sandiaga Soal 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Jangan Sampai Ada yang Mangkrak

1 jam lalu

Luhut ke Sandiaga Soal 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Jangan Sampai Ada yang Mangkrak

Luhut punya pesan khusus ke Sandiaga khususnya soal pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Apa itu?


Luhut dan Sandiaga Buka Suara Soal Kenaikan Harga Tiket Masuk Candi Borobudur, Berapa Angkanya?

3 jam lalu

Luhut dan Sandiaga Buka Suara Soal Kenaikan Harga Tiket Masuk Candi Borobudur, Berapa Angkanya?

Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah untuk menaikan harga tiket masuk Candi Borobudur.


Luhut Soal Penimbunan Minyakita: Kalau Ada yang Bermain-main, Kami Akan Tutup

16 jam lalu

Luhut Soal Penimbunan Minyakita: Kalau Ada yang Bermain-main, Kami Akan Tutup

Luhut tegas menanggapi soal temuan indikasi penimbunan 515 ton stok Minyakita di gudang milik PT Bina Karya Prima (BKP). Apa perintahnya?


Pesan Luhut ke Pengusaha: Mulai Risetlah Bikin Plastik yang Tak Bisa Tenggelam

16 jam lalu

Pesan Luhut ke Pengusaha: Mulai Risetlah Bikin Plastik yang Tak Bisa Tenggelam

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berencana mendorong perusahaan yang memproduksi kemasan plastik agar tidak sembarangan.


Luhut: Insentif Kendaraan Listrik Harus Diumumkan Bulan Ini

17 jam lalu

Luhut: Insentif Kendaraan Listrik Harus Diumumkan Bulan Ini

Menteri Luhut buka suara ihwal kelanjutan rencana pemerintah memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

18 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Coca Cola Investasi Rp 556 Miliar Bangun Fasilitas Daur Ulang Sampah Plastik

22 jam lalu

Coca Cola Investasi Rp 556 Miliar Bangun Fasilitas Daur Ulang Sampah Plastik

PT Coca Cola Europasific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) berinvestasi Rp 556 miliar membangun fasilitas daur ulang sampah plastik


Targetkan 70 Persen Sampah Plastik Hilang dari Laut pada 2025, Luhut: Saat ini Sudah 35,5 Persen

22 jam lalu

Targetkan 70 Persen Sampah Plastik Hilang dari Laut pada 2025, Luhut: Saat ini Sudah 35,5 Persen

Menteri Luhut menargetkan 70 persen sampah plastik sudah hilang dari laut Indonesia pada 2025.


Luhut Minta Industri Tambah Pasokan Minyak Goreng ke Pasar Domestik 50 Persen

1 hari lalu

Luhut Minta Industri Tambah Pasokan Minyak Goreng ke Pasar Domestik 50 Persen

Luhut menyatakan pemerintah akan meningkatkan kewajiban pasokan domestic market obligation (DMO) minyak goreng di dalam negeri sebanyak 50 persen.