Awasi Natuna, Luhut Sebut Prabowo akan Beli Kapal Perang Denmark

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Kunjungan Mahfud MD meninjau situasi keamanan setelah kapal nelayan dan coast guard China memasuki perairan Natuna Utara. ANTARA

    KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Kunjungan Mahfud MD meninjau situasi keamanan setelah kapal nelayan dan coast guard China memasuki perairan Natuna Utara. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan membeli kapal perang alias fregat dari Denmark dengan kemampuan jelajah jarak jauh. Kapal perang itu dimaksudkan untuk mengamankan perairan terluar, termasuk di sekitar Kepulauan Natuna.

    Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan kapal itu akan menunjang operasional Badan Keamanan Laut (Bakamla). 
    “Menteri Pertahanan berencana akan beli kapal ocean going sepanjang 143-150 meter, dan dibeli dari galangan kapal di Denmark. Jadi, kapal bisa menjelajah dengan cakupan jauh dan bebas sekelas fregat,” ujar Luhut , Jumat 17 Januari 2020.
     
    Mengenai rencana mobilisasi nelayan pantura Jawa ke Natuna untuk mendukung sentra kelautan dan perikanan terpadu di sana, Luhut mengatakan implementasi menunggu hasil studi yang kini masih berlangsung.  “Menteri KKP yang akan eksekusi. Studi ini adalah dasarnya."
     
    Sebelumnya, setidaknya 50 kapal nelayan Cina yang dikawal kapal penjaga (coastguard) memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia pada pertengahan Desember 2019. Badan Keamanan Laut dan TNI sempat melakukan pengusiran, tetapi kapal nelayan dan kapal penjaga Cina menolak ke luar dari perairan Indonesia. 
     
    Beberapa hari setelah insiden itu Indonesia melayangkan nota protes kepada Cina.  "Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction [tumpang tindih yurisdiksi] dengan China. Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash-line China karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
     
    Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang justru menyatakan memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas Kepulauan Nansha dan perairan terkait di dekatnya, termasuk di dalamnya ZEE Indonesia di perairan Natuna. Beijing menyatakan memiliki hak historis di Laut China Selatan dan para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha.

    Terakhir, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD awal pekan ini memastikan bahwa kapal ikan Cina yang masih melintas di perairan Natuna sudah di luar ZEE Indonesia. "Masih melintas, tetapi sudah di luar ZEE kita," kata Mahfud, Selasa 14 Januari 2020.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Jakarta, Bolak-Balik Terendam Akibat Cuaca Ekstrem

    Banjir Jakarta bolak-balik terjadi. Kali ini akibat cuaca ekstrem. BPBD sebut 10,74 persen RW di ibu Kota terdampak.