TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya menanggapi pernyataan Dewan Pengawas yang menyebut siaran Liga Inggris bisa menyebabkan gagal bayar seperti yang tengah dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Helmy mengatakan pernyataan Dewan Pengawas TVRI itu konyol. Meski begitu, ia belum mau menjelaskan secara rinci mengenai tudingan Dewan Pengawas TVRI tersebut.
"Pada waktunya nanti akan saya jawab pernyataan konyol ini ya," ujar Helmy dalam pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 22 Januari 2020.
Ucapan Helmy ini merespons alasan Dewan Pengawas TVRI yang disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi I DPR kemarin. Saat itu, anggota Dewan Pengawas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko memaparkan alasan Direktur Utama Helmy Yahya diberhentikan dari posisinya.
Salah satu alasannya adalah terkait dengan kontrak tayangan sepak bola Liga Inggris oleh perusahaan televisi pelat merah itu. "Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya," ujar Pamungkas dalam rapat di Kompleks Parlemen, Selasa, 21 Januari 2020.
Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin menambahkan, lembaga penyiaran publik itu baru pertama kali dalam sejarah memiliki anggaran terutang dalam jumlah signifikan, yaitu di era Direktur Utama Helmy Yahya. Total anggaran terhutang TVRI tahun 2019 ke tahun 2020 tercatat Rp 37,8 miliar.
Berdasarkan paparan yang disajikan Dewan Pengawas, tampak bahwa anggaran terutang itu paling besar tercantum pada pembelian hak siar sebesar Rp 33,8 miliar. Pembelian hak siar itu terdiri atas hak siar Liga Inggris Rp 27 miliar dan BWF Rp 5,8 miliar.
Sebelumnya Helmy pernah menjelaskan pembelian hak siar Liga Inggris tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan minat penonton terhadap TVRI. Selama beberapa tahun ke belakang, Helmy memandang televisi nasional itu tidak pernah mampu mendulang lebih dari 50 ribu penonton.
Adapun Liga Primer Inggris dianggap sebagai salah satu program yang dapat menjadi andalan bagi televisi untuk meraup lebih banyak penonton. Dalam dunia televisi, program semacam ini disebut sebagai killer content atau locomotive content. "Semua stasiun televisi mau punya killer content yang membuat orang menonton," ucap Helmy.
Menyangkut anggaran yang dikeluarkan sebagai ongkos kerja sama atas hak siar itu, Helmy menjelaskan bahwa lembaga penyiaran bersepakat menggunakan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. PNBP ini diperoleh dari pendapatan iklan, sewa pemancar, dan pendapatan lain-lain.
Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra mengatakan pembelian hak siar Liga Primer Inggris telah dirembuk oleh Dewan Direksi bersama Dewan Pengawas TVRI. Rencana pembelian hak siar itu juga dilaporkan kepada Dewan Pengawas pada 17 Juli 2019.
Kemudian sehari setelahnya, Dewan Pengawas TVRI menerbitkan surat mengenai arahan terhadap pembelian hak siar. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 127/Dewas/TVRI/2019.
"Dalam surat itu Dewan Pengawas menyampaikan bahwa penayangan Liga Inggirs akan menjadi challenge untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak," tutur Apni. Sebagai bentuk dukungan, Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin pun ikut menghadiri perilisan tayangan Liga Inggris itu.
