Kasus Jiwasraya, Ini Alasan DPR Ingin Bentuk Panja dan Pansus

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai panitia kerja atau Panja lebih efektif dari pada pembentukan panitia khusus atau Pansus untuk masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut dia, pembentukan Pansus dibutuhkan jika pemerintah tidak menunjukkan itikad menyelesaikan masalah.

    "Tapi pada penutupan masa sidang kemarin, pimpinan DPR telah bergerak dan kejaksaan juga telah menetapkan tersangkanya dan orang-orang yang disangkakan pun sudah ditahan," kata Deddy dalam diskusi di Upnormal Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020.

    Dia mengatakan pada rapat pimpinan DPR sebelumnya disepakati dibuat panja (panitia kerja). Menurutnya, hal ini juga bertujuan agar proses hukum di kejaksaan bisa dibuat cepat dan efektif. "Sehingga tidak ada urgensi untuk dibuat pansus," ujar dia.

    Deddy menuturkan pembuatan Panja itu tepat, sehingga secara proporsional kapasitas legislatif melalui Komisi VI dan Komisi XI pun bisa bekerja secara optimal.

    "Jadi masing-masing komisi bisa memanggil pihak-pihak terkait, sesuai porsinya masing-masing. Seperti misalnya Komisi XI yang bisa langsung memanggil OJK," ujar dia.

    Di lokasi yang sama, Partai Demokrat menginginkan pembentukan panitia khusus atau Pansus untuk kasus gagal bayar polis JS Saving Plan produk Jiwasraya. Pembentukan Pansus dianggap perlu karena kasus ini berskala besar dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 13,7 triliun. Demokrat menduga terjadi penipuan (fraud) teroragnisir dan melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.

    "Pembentukan Pansus DPR bisa menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel serta dapat menjangkau orang- orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.

    Menurut Didi, pansus lebih kuat prosesnya ketimbang panja karena dapat memanggil pihak-pihak terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama.

    Pembentukan pansus DPR juga akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi) karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III.

    HENDARTYO HANGGI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Jakarta, Bolak-Balik Terendam Akibat Cuaca Ekstrem

    Banjir Jakarta bolak-balik terjadi. Kali ini akibat cuaca ekstrem. BPBD sebut 10,74 persen RW di ibu Kota terdampak.