TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah bersedia menjadi anggota Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.
Saat ditanya pertimbangan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk melibatkan Tony Blair, Luhut menjawab, "Kami ingin ada internasional figur lah di situ," kata dia.
Pemerintah juga tidak mempersoalkan rekam jejak Blair yang pernah membawa Inggris terlibat dalam menginvasi Irak pada 2003. "Ya itu bukan urusan kami," kata Luhut saat ditemui usai menghadiri diskusi di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
Selain Blair, ada dua orang lagi yang ditawari Jokowi menjadi dewan pengarah. Pertama yaitu Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan sebagai Ketua Dewan Pengarah, dan kedua, CEO SoftBank Masayoshi Son, sebagai anggota, seperti Tony.
Beberapa tahun sebelumnya, Oktober 2015, Tony Blair telah meminta maaf atas keikutsertaan Inggris dalam invasi Irak, bersama Amerika Serikat. Invasi itu berujung pada Perang Irak dan lengsernya Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein. Hal itu disampaikan Blair dalam wawancara dengan pembawa acara CNN, Fareed Zakaria.
"Saya minta maaf karena data intelijen yang kami gunakan ternyata salah. Walaupun dia (Saddam) sering menggunakan senjata kimia terhadap rakyat sendiri, program (senjata pemusnah massal) itu tidak ada," kata Blair.
Pernyataan Blair merujuk pada laporan intelijen yang menyebutkan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang menjadi dasar serangan Amerika dan Inggris ke negara itu. Namun belakangan diketahui laporan intelijen itu salah. Tapi invasi terlanjur dilakukan, pemerintah Saddam Hussein hancur, dan ia dieksekusi pada Idul Adha 2006.
Namun Tony Blair menyatakan tidak menyesal dan meminta maaf atas tergulingnya Saddam. "Saya tidak bisa meminta maaf atas lengsernya Saddam Hussein. Saya kira, bahkan hari ini lebih baik dia tidak ada di sana dibanding masih ada," ujarnya.
CNN | SUNDAY EXPRESS | THE TELEGRAPH