2019, Bank Mandiri Salurkan Kredit Sindikasi USD 3,4 M

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Bank Mandiri. Free Vector CDR

    Logo Bank Mandiri. Free Vector CDR

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sepanjang 2019 terlibat dalam 34 transaksi sindikasi dengan nilai total loan sindikasi sebesar US$ 12,32 miliar.

    "Dari nilai tersebut, porsi pembiayaan yang dikontribusi Bank Mandiri adalah sebesar US$ 3,4 miliar," kata Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Alexandra Askandar dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 Januari 2020.

    Alexandra menyebutkan, hal ini menempatkan Bank Mandiri pada posisi pertama kategori Mandated Lead Arranger dan posisi pertama kategori Bookrunner dalam Bloomberg League Table Reports Indonesia Borrower Loans 2019. Selain itu, Bank Mandiri juga menempati urutan pertama dalam kategori Participants in Syndication Market dalam Bloomberg League Table yang menggambarkan limit partisipasi bank pelat merah itu terhadap pasar sindikasi Indonesia.

    Alexandra mengatakan perseroan juga aktif memperkuat eksistensi di kancah pasar sindikasi internasional. Penyaluran kredit sindikasi pun tercatat sangat berkembang, termasuk pembiayaan secara structured finance.

    "Hal ini menunjukkan komitmen kuat kami untuk menjadi bagian dari agen pendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Alexandra.

    Dia menambahkan, komitmen kuat tersebut terlihat dari data Bloomberg yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 mayoritas kredit sindikasi Bank Mandiri adalah ke sektor Infrastruktur, ketenagalistrikan beserta pembangkit listrik, migas, energi dan industri pertambangan. Salah satu contohnya adalah kredit berskema sindikasi yang dikucurkan ke Angkasa Pura I menjelang penutup tahun lalu.

    “Kredit sindikasi yang dimaksudkan untuk membuka jaringan distribusi ke daerah-daerah terpencil itu ditandatangani pada 23 Desember 2019 dengan nilai total Rp 4 triliun,” kata Alexandra

    Selain itu, Bank Mandiri terbukti aktif dalam pembiayaan infrastruktur sektor pertambangan mulai dari nikel hingga emas. Pembiayaan ini diharapkan mampu menambah nilai barang tambang yang pada gilirannya akan menambah pendapatan pemerintah melalui pajak dan PNBP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.