TEMPO.CO, Jakarta - Pemenang sayembara desain ibu kota baru akan dilakukan pada Senin, 23 Desember 2019 esok hari. Pemenang sayembara ditentukan melalui rekomendasi dewan juri dan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
“Nanti tanggal 23 (Desember 2019) diumumkan pemenangnya sesuai dengan rekomendasi juri dan arahan presiden. Tanggal 31 (Desember 2019) baru dikasih hadiahnya, di malam Tahun Baru,” kata Gubernur Jawa Barat yang juga salah satu anggota tim juri, Ridwan Kamil di Bandung, Ahad 22 Desember 2019.
Pada Agustus 2019 lalu, Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagiannya lagi ke Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan Indonesia nantinya akan ada di area sekira 5.000 hektare dari total keseluruhan area sekitar 50 ribuan hektare.
“Kalau pusat pemerintahan hanya 5.000-an hektar, kalau ibu kotanya sekitar 50 ribuan pengembangannya. Definisi pengembangan itu batas lah ya. Nanti batas administrasi menurut undang-undang mungkin 200 ribuan,” ucap Ridwan Kamil.
Kelima desain tersebut merupakan pilihan dewan juri yang terdiri dari 13 orang. “Keren banget (hasil sayembara desain ibu kota). Pokoknya desain yang disukai presiden keren banget,” kata Emil.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Ridwan Kamil Pegang Surat Tugas dari Golkar untuk Pilgub Jakarta dan Jabar
-
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
-
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
-
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
-
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Ridwan Kamil Pegang Surat Tugas dari Golkar untuk Pilgub Jakarta dan Jabar
3 jam lalu
Keputusan untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada yang mana akan berbasiskan hasil survei.
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
3 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
4 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
5 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
5 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
12 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
13 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
13 jam lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
14 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin
15 jam lalu
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.