Sri Mulyani Sebut Ekonomi Digital Salah Satu Penyebab Impor Naik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyapa para anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut beberapa sebab barang impor meningkat. Salah satu sebabnya adalah ekonomi digital.

    "Dengan adanya ekonomi digital memungkinkan masuknya barang-barang dari luar secara lebih mudah ke Indonesia. Lebih lancar," kata dia di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

    Dia juga melihat fenomena yang terjadi di industri tekstil dan lainnya, menggambarkan dunia usaha mengalami tekanan yang cukup besar.

    "Oleh karena itu saya minta ke semua pejabat untuk benar-benar mewaspadai. Apakah yang masuk (di dalam negeri) benar-benar legitimate dari sisi proses, dari sisi pajak yang harus dibayarkan dan dari sisi kemampuan dari masyarakat atau industri kita untuk berkompetisi secara fair dengan barang-barang yang berasal dari luar," kata dia.

    Sri Mulyani mengingatkan kepada seluruh jajaran, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk lebih mewaspadai serbuan barang ilegal.

    "Saya juga ingin sampaikan pesan bapak presiden(Presiden Joko Widodo) untuk kita menjadi penjaga Perekonomian dari sebuan barang-barang ilegal maupun impor akibat terjadinya perang dagang," kata dia.

    Menurut dia, Kementerian Keuangan harus mampu menjaga perekonomian agar tetap bisa tumbuh kompetitif. "Tidak tertutup dan inefisien, tapi berbuka kompetitif, namun juga waspada terhadap serbuan barang-barang yang sifatnya ilegal, maupun barang-barang yang melalui proses produksi yang tidak fair play field," kata Sri Mulyani.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.