Kemenkeu Kelola BMN Rp 37,6 T dari Tujuh Perusahaan Batu Bara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengelola Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp37,6 triliun yang yang tersebar di beberapa perusahaan batu bara sesuai pembelian atau penyewaan dalam Rencana Kerja Perusahaan tersebut. 

Nilai total Rp37,6 triliun itu merupakan BMN yang diperoleh negara sesuai Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 yang sudah diaudit dan tersebar di tujuh perusahaan PKP2B Generasi I.

"Saat ini pengelolaan BMN PKP2B dilakukan melalui berbagai mekanisme yaitu mekanisme pemanfaatan, meliputi sewa dan pinjam pakai, mekanisme pemindahtanganan meliputi penjualan melalui lelang, tukar menukar dan hibah, mekanisme pemusnahan, serta mekanisme penghapusan," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata di Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.

Dia mengatakan pengelolaan BMN PKP2B ini merupakan sinergi antara Kemenkeu dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kontraktor PKP2B Generasi I.

Adapun ketujuh kontraktor PKP2B Generasi I terdiri dari PT Tanito Harum, PT Arutmin Indonesia, PT BHP Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal.

Barang milik negara yang berasal dari PKP2B Generasi I adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan penambangan batubara generasi I.

Payung hukum penyertaan aset kontraktor PKP2B ada dalam Pasal 14 Kontrak PKP2B antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Kontraktor PKP2B yang menyatakan perusahaan akan membeli atau menyewa berbagai barang meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, alat-alat, perbekalan dan perlengkapan, mesin dan peralatan, yang dibutuhkan sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan (RKP).

Sehingga, semua barang yang dibeli oleh perusahaan menjadi barang milik negara pada saat tiba di Indonesia untuk pembelian dari luar negeri atau pembelian untuk pembelian di dalam negeri. Lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06 /2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari PKP2B.

Berdasarkan data Kemenkeu, dalam tiga tahun terakhir barang milik negara PKP2B telah menyumbang Rp38,139 miliar kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun rinciannya pada tahun 2017 yakni Rp586 juta, tahun 2018 sebesar Rp26,59 miliar, dan sampai akhir November 2019 sebanyak Rp10,95 miliar.






Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

13 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

16 jam lalu

Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintah akan mendatangkan impor gas khusus untuk keperluan pupuk nasional.


Migrasi ke Kompor Listrik, Pengusaha Warteg: Butuh Waktu Setidaknya 5 Tahun

18 jam lalu

Migrasi ke Kompor Listrik, Pengusaha Warteg: Butuh Waktu Setidaknya 5 Tahun

Pengusaha warteg mengatakan migrasi ke kompor listrik tidak bisa dilakukan secara instan. Ini deretan alasannya.


Harga Minyak Dunia Melemah ke USD 78,74, Apakah Harga BBM di RI Bisa Segera Turun?

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Melemah ke USD 78,74, Apakah Harga BBM di RI Bisa Segera Turun?

Harga minyak dunia tertekan oleh kekhawatiran terhadap resesi ekonomi global dan lonjakan nilai tukar dolar AS. Bagaimana nasib harga BBM di RI?


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

1 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Wisata ke Museum Batu Bara, Rasakan Pengalaman Serasa di Tambang Bawah Tanah

2 hari lalu

Wisata ke Museum Batu Bara, Rasakan Pengalaman Serasa di Tambang Bawah Tanah

Museum Batu Bara memiliki beragam koleksi dan fasilitas yang bisa menjadi wisata edukasi bagi masyarakat.


Kompor Induksi Masih Diuji Coba, Menteri ESDM Sebut Perlu Tambahan Daya untuk Listrik 450 Watt

3 hari lalu

Kompor Induksi Masih Diuji Coba, Menteri ESDM Sebut Perlu Tambahan Daya untuk Listrik 450 Watt

ESDM menyebut perlu ada tambahan daya bagi listrk 450 watt agar bisa mengakses kompor listrik induksi.


Migrasi Kompor Listrik, Energy Watch Beberkan Dampak Positif dan Negatifnya

3 hari lalu

Migrasi Kompor Listrik, Energy Watch Beberkan Dampak Positif dan Negatifnya

Energy Watch melihat rencana migrasi dari gas LPG ke kompor listrik atau kompor induksi memberikan dampak positif dan negatif.


IPA Berikan Penghargaan Lifetime Achievement kepada Arifin Panigoro

3 hari lalu

IPA Berikan Penghargaan Lifetime Achievement kepada Arifin Panigoro

Pendiri Medco Grup almarhum Bapak Arifin Panigoro menerima penghargaan Lifetime Achievement Award dari Indonesian Petroleum Association atau IPA.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

4 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.