Erick Thohir Minta Bos BUMN Kompak Jaga Ekosistem Bisnis

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta kepada semua jajaran pimpinan BUMN, yaitu komisaris dan direksi untuk menjaga ekosistem bisnis. Erick meminta pimpinan BUMN untuk tidak membuat gurita, yang nantinya bisa menggulung perusahaannya sendiri.

    "Saya berharap, para Direksi dan Komisaris yang mengelola perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN memiliki integritas yang tinggi, mampu bekerja dengan baik. Jangan merusak ekosistem bisnis, atau mengganggu stabilitas BUMS, BUMD, juga BUMDes," kata Erick Thohir dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu 23 November 2019. 

    Erick Thohir menambahkan bahwa integritas serta akhlak yang baik merupakan hal yang penting bagi pengelola BUMN. "Bila manajemen BUMN memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi, serta fokus pada bisnis, BUMN akan tumbuh dengan baik," ujar dia.

    Untuk mengelola asset  BUMN sebesar Rp8.200 triliun, Erick mengaku membutuhkan teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik. Sebab, ia ingin bergerak cepat dalam menjalankan misi Presiden Jokowi. 

    Erick Thohir juga sempat melontarkan pernyataan keras terkait beberapa eksekutif BUMN yang bergaya hidup mewah, di kala perusahaan BUMN yang dipimpinnya merugi. Menurut dia, pimpinan BUMN harus punya hati dan akhlak.  Ketika perusahaan sedang merugi, maka para pimpinan BUMN tersebut juga harus menjalani gaya hidup prihatin atau sederhana.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.