Pangkas 4 Deputi, Erick Thohir Sebut Sesuai Amanat Jokowi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir telah memangkas jumlah deputi di lingkungan kementeriannya dari tujuh deputi menjadi tiga deputi. Erick mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan amanat Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    "Adanya restrukturisasi ini agar kementerian dapat bekerja lebih optimal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan bangsa," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2019.

    Dia merombak seluruh eselon I di lingkungan kementeriannya. Ia memberhentikan tujuh pejabat eselon I melalui surat keputusan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 November lalu.

    Dalam dua pekan mendatang, Erick akan mengangkat tiga deputi baru menggantikan deputi-deputi sebelumnya. Erick juga akan mengangkat sekretaris kementerian dan inspektur jenderal di posisi eselon I. Dengan demikian, kursi eselon I hanya ditempati lima orang.

    Deputi-deputi sebagai pembantu menteri ini nantinya bakal berfokus menangani masalah administrasi. Sedangkan sektor bisnis yang semula menjadi konsentrasi deputi akan diambil alih tugasnya oleh wakil menteri.

    Erick mengatakan perampingan ini dapat memperpendek birokrasi. Tujuannya supaya korporasi yang berada di bawah kementerian tak kesulitan mengurus izin serta mengakses kebijakan. "Nanti, korporasi dapat sehat dan melayani masyarakat," ucapnya.

    Di sisi lain, dengan kebijakan baru ini, Erick berharap para direksi dan komisaris yang mengelola perusahaan di bawah Kementerian BUMN bakal makin erat. "Bukan membuat gurita, yang nantinya bisa menggulung perusahaannya sendiri, merusak ekosistem bisnis, atau mengganggu stabilitas BUMS, BUMD juga Bumdes," tuturnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.